Berita Jakarta hari ini: Andre Rosiade menilai Pajak Sembako sangat menyengsarakan rakyat, apalagi saat ini di tengah Pandemi Covid-19.
Jakarta, Padangkita.com - Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan perdagangan dan UKM, Andre Rosiade menegaskan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani itu sangat menyengsarakan rakyat kecil.
Apalagi, kata Andre, kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemi Covid-19 dan situasi perekonomian saat ini sedang sulit.
"Dengan tegas saya menolak kebijakan PPN sembako. Ini sangat menyengsarakan rakyat kecil di tengah kondisi yang serba sulit seperti ini," ujar Andre melalui keterangan tertulisnya yang diterima Padangkita.com, Sabtu (11/6/2021).
Menurut Andre, saat ini banyak pekerja yang beralih profesi menjadi pedagang berskala mikro atau UMKM untuk memenuhi hidup.
Apalagi, jelas Andre, kita mengetahui bahwa UMKM ini menjadi penggerak ekonomi yang lesu di tengah krisis saat ini.
"UMKM di tengah krisis itu tampil menjadi penggerak dari ekonomi yang lesu, kalau sembako dikenakan PPN ini sama saja Menteri Keuangan menjadi vampir yang sangat menakutkan bagi rakyat Indonesia," ungkapnya.
Politisi Partai Gerindra ini berharap agar Menteri Keuangan tidak mengeluarkan kebijakan yang semena-mena serta tidak manusiawi kepada rakyat Indonesia.
Menurutnya, kebijakan Menteri Keuangan itu hanya sekadar berpikir untuk meningkatkan pendapatan negara saja, tapi tidak memikirkan kondisi rakyat kecil yang ada di bawah.
"Pengenaan PPN itu akan membuat harga sembako naik, ini akan memberatkan masyarakat. Apalagi sifat sembako yang inelastis, kenaikannya berpotensi menurunkan daya beli. Saat ini pedagang pasar sedang mengalami kondisi sulit karena hantaman Covid-19, lebih dari 50% omzet dagang turun," kata Andre.
Diketahui, masyarakat dari berbagai lapisan menolak rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang bahan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.
Baca juga: Wagub Sumbar soal Rencana PPN Sembako dan Sekolah: Sebaiknya Dikaji Kembali
Kebijakan itu tertuang dalam rencana perluasan objek PPN yang diatur di Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). [adv/zfk]
