Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Ridwan Kamil mengaku sedang memperjuangkan ladang bekas minyak milik Pertamina agar diserahkan ke daerah, termasuk Sumbar.
Padang, Padangkita.com - Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) Indonesia Ridwan Kamil mengaku sedang memperjuangkan ladang bekas minyak milik Pertamina agar diserahkan ke daerah, termasuk Sumatra Barat (Sumbar).
Pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat (Jabar) tersebut menilai, ladang peninggalan milik perusahaan pelat merah tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif bagi masyarakat.
Sebagai pemimpin dari daerah penghasil Migas, kata dia, dirinya memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.
"Ladang minyak yang tak lagi dipakai Pertamina, karena skalanya kecil, itu saya sedang mohonkan diserahkan ke sejumlah daerah. Mungkin receh bagi Pertamina, tapi itu luar biasa bagi daerah, itu yang sedang kami perjuangkan," kata mantan Wali Kota Bandung tersebut ketika berkunjung ke Padang, Selasa (30/3/2021).
Kemudian, lanjut dia, saat ini sudah ada UU Energi Terbarukan, karena penggunaanya di Indonesia baru 4,5 persen, sisanya terdiri dari energi yang tak ramah lingkungan.
"Itu juga kami perjuangkan di daerah-daerah, termasuk saya menggandeng mahasiswa untuk kampanye energi terbarukan," katanya.
Dia juga menyoroti potensi energi terbarukan di Sumbar yang ia klaim banyak. Ia mencontohkan Universitas Andalas (Unand) yang membuat listrik sendiri dari sungai yang ada di sekitar kampus.
"Itu juga ada di Jabar, saya ingin menggandeng semua pihak, termasuk mahasiswa yang ingin menggerakkan (kampanye) energi terbarukan ini," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, pria yang dikenal humoris melalui kicauan di akun media sosial (medsos)-nya tersebut, juga menyinggung soal tanggung jawab Pertamina soal kebakaran kilang minyak yang terjadi di Balongan, Kabupaten Indramayu, Jabar.
Baca juga: Ditanya Soal Peluang Maju Pilpres 2024, Ini Jawaban Ridwan Kamil
"Rumah yang rusak itu tanggung jawab Pertamina, karena itu kegiatan korporasi, yang perlu saya dan rakyat ketahui adalah penyebabnya," imbuhnya. [pkt]
