Berita Pasaman Barat hari ini dan berita Sumbar hari ini: Khairul Fahmi menilai bahwa Hamsuardi mengganti lima Plt OPD adalah hal biasa dan tak melanggar hukum.
Simpang Empat, Padangkita.com – Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unand, Khairul Fahmi menyatakan tindakan Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Hamsuardi yang mengganti lima Pelaksana tugas (Plt) kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), adalah hal biasa dan tak melanggar hukum.
Pro dan kontra sempat terjadi di Pasbar terkait Hamsuardi mengganti lima Plt OPD tersebut. Ada yang menilai, kebijakan Bupati Hamsuardi itu sebagai tindakan “bersih-bersih” setelah menang Pilkada serentak 2020. Namun, ada pula yang mendukung tindakan itu sebagai upaya mempercepat kinerja Pemkab Pasbar sesuai visi dan misi bupati baru.
Khairul Fahmi menegaskan, pengangkatan dan penggantian Plt kepala OPD sepenuhnya kewenangan bupati atas dasar terjadinya kekosongan jabatan secara tetap.
"Kalau Plt itu kan tidak definitif. Wajar saja dia ganti atas pertimbangan beliau sebagai kepala daerah. Itu hak dan kewenangan Bupati," ujar Khairul ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler, Kamis (18/3/2021) siang.
Menurut Khairul Fahmi, pengangkatan Plt itu beda halnya dengan pengangkatan kepala OPD definitif yang harus melalui persetujuan Menteri, sebelum enam bulan masa jabatan bupati terpilih.
"Kalau pengangkatan kepala OPD (definitif) itu minimal harus enam bulan setelah bupati dilantik baru dapat dilaksanakan. Kalau Plt tidak, sesuai pertimbangan Bupati itu sendiri," jelasnya.
Salah satu yang kritik datang dari anggota DPRD Pasbar, Dedi Lesmana. Menurut Dedi, masih terlalu dini Hamsuardi mengganti Plt kepala OPD, apalagi saat pandemi Covid-19.
"Ya, sangat disayangkan. Kenapa Bupati merotasi lima Plt kepala OPD tersebut. Apa urgensinya. Padahal sebelumnya sudah ada, kenapa lagi di angkat Plt yang baru," ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Ia mengingatkan agar Bupati dan Wakil Bupati saat ini fokus saja terhadap pembangunan Pasbar ke depan.
Sementara itu, di kubu berseberangan, Insan Sabri yang juga anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional menilai, langkah yang dilakukan bupati tidak salah dan merupakan hal yang wajar. Sebab, kata dia, tujuannya untuk efektivitas kerja.
"Sejatinya hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan efektivitas kerja. Sebelumnya ada kepala OPD yang merangkap jabatan, sementara jabatan definitifnya sangat membutuhkan keberadaannya untuk fokus. Tentu hal ini yang dijadikan pertimbangan oleh bupati untuk dilakukan pergantian," ungkapnya.
Insan Sabri memberi contoh Plt Sekwan yang dijabat oleh Maiyuslinar yang juga Kepala Badan Aset dan Pendapatan Daerah (BAPD). Maiyuslinar, akhirnya, kata Insan, lebih sering berada di Sekwan dan mengikuti kegiatan kunjungan kerja bersama DPRD, sementara jabatannya di BAPD sangat penting.
Begitu juga halnya Plt Kepala DPMPTSP, Abdi Surya yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Plt Kepala Dinas PUPR yang dijabat oleh Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Ahdiarsyah.
"Pernah saya tanyakan langsung kepada Bupati, apakah saat ini semacam dendam politik di masa pilkada dulu. Beliau menjawab, saya tidak ada dendam. Kalau memang kinerjanya bagus, makanya akan tetap saya pertahankan, namun jika tidak tentu akan saya evaluasi. Karena memang beliau inginnya, visi dan misi yang telah mereka sampaikan bisa terwujud," ujar Insan Sabri.
Baca juga: Bupati Pasbar Hamsuardi Ganti 5 Pelaksana Tugas Kepala OPD Timbulkan Pro dan Kontra
Ia menambahkan, Fraksi PAN akan mendukung setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, selagi hal itu untuk kemajuan Pasbar ke depan. [pkt]
