Padang, Padangkita.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah berusia 75 tahun pada Senin (5/10/2020) besok. Tentu saja sepanjang 75 tahun ini, TNI punya sejarah yang panjang.
Di Sumatra Barat (Sumbar) dan Riau, pembentukan TNI di Sumbar tidak terlalu sulit, sebagaimana terungkap dalam buku “Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. di Minangkabau 1945-1950 Jilid I” yang diterbitkan oleh Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau (BPSIM) pada 1978 silam.
Buku ini ditulis oleh tim yang tergabung dalam Badan Penulisan yang terdiri dari MR. Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Dahlan Ibrahim, Eny Karim, Kolonel Ahmad Husein, Abdul Halim, Syoeib, dan Mulkan. Mayoritas dari mereka adalah saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia di Minangkabau.
Dalam buku itu diketahui, TNI dibentuk 5 Oktober 1945 berdasarkan Dekrit yang dikeluarkan Presiden Soekarno. Awal dibentuk, TNI dinamai Tentera Keamanan Rakyat (TKR). Kemudian, pada 1 Januari 1946, berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 2/SD.1946, sebutan Tentera Keamanan Rakyat diganti menjadi Tentera Keselamatan Rakyat, dengan singkatan tetap TKR.
Namun, hanya berselang 24 hari, tepatnya 25 Januari 1946, Presiden Soekarno kembali mengeluarkan Dekrit yang mengubah nama Tentera Keselamatan Rakyat, menjadi Tentera Rakyat Indonesia (T.R.I). Dalam Dekrit ini juga ditegaskan, bahwa T.R.I adalah satu-satunya organisasi militer Republik Indonesia yang disusun atas dasar militer internasional.
Dibentuk Tanpa Bicara Pangkat dan Gaji
Dalam buku "Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. di Minangkabau 1945-1950 Jilid I" disebutkan, pembentukan TNI atau TKR di Sumatra Barat (Sumbar) dan Riau, dilakukan berdasarkan Dekrit Presiden 5 Oktober 1945 dan Maklumat Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 9 Oktober 1945.
Dalam Dekrit 5 Oktober 1945 itu, Presiden Soekarno menginstruksikan pembentukan Tentera Keamanan Rakyat (TKR) di Indonesia. Sedangkan dalam Maklumat 9 Oktober 1945, KNIP tidak hanya memperkuat Instruksi Presiden tentang pembentukan TKR, tetapi juga menegaskan kepada pemuda Indonesia dan lain-lainya yang tetap sehat badan dan jiwanya, untuk bergabung dengan TKR.
Bukan itu saja, KNIP yang awalnya adalah Badan Pembantu Presiden, tapi kemudian punya kewenangan legislatif dan menjadi cikal-bakal DPR, juga mengajak bekas prajurit PETA, prajurit Hindia Belanda dan Heiho, Kaigoen Heioho, Barisan Pemuda, Hizbullah, Pelopor dan lain-lain, baik yang sudah maupun yang belum pernah memperoleh latihan militer, untuk bergabung dengan TKR. Mereka diminta untuk mendaftarkan diri pada kantor Badan Keamanan Rakyat (BKR) di ibu kota kabupaten masing-masing atau pada Badan lainnya yang ditunjuk oleh Residen (Kepala Daerah) atau Wakilnya.
Di Sumbar dan Riau, pembentukan TKR yang menjadi cikal-bakal TNI ini punya cerita menarik. Sebab, awal TKR ini disusun, tidak disebutkan soal pangkat. Tidak ada pula ditetapkan gaji atau penghasilan sebulan. Semuanya, benar-benar dilakukan dengan panggilan jiwa.
“Seseorang itu jika dipandang pantas dan cakap untuk jadi pimpinan, maka diangkatlah ia menjadi pemimpin satu kesatuan tentera. Pembentukan tentera di Sumatra Barat dan Riau timbul oleh kesadaran pemuda-pemuda khususnya, umumnya rakyat Sumatra Barat dan Riau," tulis Mr Sutan Mohammad Rasjid dkk.
10 Kesatuan Awal TNI dan Riau
Menurut Mr Sutan Mohammad Rasjid dkk., pembentukan TKR di Sumbar dan Riau, dapat dilaksanakan dengan cepat dalam bulan Oktober 1945 atau tiga hari sebelum tentara Sekutu mendarat di Kota Padang (untuk memulai Agresi I). Awal dibentuk ini, kekuatan TKR atau TNI di Sumbar dan Riau, baru terdiri dari 10 kesatuan.
Kesepuluh kesatuan awal TKR atau TNI di Sumbar dan Riau itu terdapat pada 10 daerah yang kini tersebar pada tiga provinsi (Sumbar, Riau, dan Jambi). Meliputi, Padang, Sungai Penuh, Painan, Pariaman, Padang Panjang, Solok, Batusangkar, Bukittinggi, Payakumbuh, dan Pekanbaru.
Kesatuan TKR Padang awalnya dipimpin oleh Jazid Abidin, kemudian diserahkan kepada Ahmad Husein. Sedangkan, Kesatuan Sungai Penuh dipimpin A Thalib, Kesatuan Painan dipimpin Alwi St Maradjo, Kesatuan Pariaman dipimpin Mahjoedin Tonek, dan Kesatuan Padang Panjang dipimpin Anas Karim.
Sementara, Kesatuan TKR Solok dipimpin Sjarief Oesman dan Kesatuan Batusangkar dipimpin Dahlan Ibrahim. Sedangkan Kesatuan Bukittinggi awalnya dipimpin Dahlan Djambek, kemudian diserahkan kepada A Halim. Adapun Kesatuan Payakumbuh dipimpin Makinuddin HS dan Kesatuan Pekanbaru dipimpin Hasan Basri.
Pada mulanya, 10 kesatuan TKR ini tidak punya senjata api sama sekali, tapi kemudian dapat dikumpulkan dengan berbagai macam cara. Mulai dari diplomasi dengan tentara Jepang, sampai mencuri, merampas, menghadang dan menyerang markas Jepang. Selain itu, ada juga senjata api yang diperoleh lewat penyelundupan dari luar negeri, seperti Singapura dan Semenanjung Malaka. Dalam penyelundupan senjata api ini, TKR/TRI di Sumbar dan Riau banyak dibantu oleh Bank Nasional/Inkorba di Bukittinggi.
14 Batalyon Pertama TNI di Sumbar dan Riau
Setelah 10 kesatuan terbentuk, keberadaan TKR yang menjadi cikal-bakal TNI, makin melejit di Sumbar dan Riau. Ini menyusul lahirnya Batalyon di Padang Panjang, Payakumbuh, Bukittinggi dan tempat-tempat lain. Sehingga, dalam waktu yang tidak lama, TKR di Sumbar dan Riau, berkembang menjadi empat Resimen yang membawahi 14 Batalyon.
Resimen I di bawah komando Letnan Kolonel Sjarif Oesman, berkedudukan di Bukittinggi, terdiri dari empat Batalyon. Yaitu Batalyon 1 di Padang Panjang dipimpin oleh Mayor Anas Karim, Batalyon II di Bukittinggi dipimpin oleh Mayor Abdul Halim, Batalyon III di Payakumbuh dipimpin oleh Mayor Makinuddin HS, dan Batalyon IV Pasaman dipimpin oleh Kapten Djohan Ezeddyn.
Resimen II di bawah komando Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim, berkedudukan di Sawahlunto, terdiri dari tiga Batalyon. Yaitu Batalyon 1 di Batusangkar dipimpin oleh Mayor Syofyan Ibrahim, Batalyon II di Singkarak dipimpin oleh Mayor Mansur, dan Batalyon II di Sungai Penuh (Kerinci) dipimpin oleh Mayor A Thalib.
Resimen III berkedudukan di Lubuak Alung Pariaman, di bawah komando Letnan Kolonel Ismail Lengah, terdiri dari tiga Batalyon. Yakni Batalyon I di Padang dipimpin Mayor Ahmad Husein, Batalyon II di Pariaman dipimpin Mayor Mahyuddin Tonek, dan Batalyon III di Painan dibawah pimpinan Mayor Alwi St Maradjo.
Resimen IV di Pekanbaru di bawah pimpinan Letnan Kolonel Hasan Basri terdiri dari lima Batalyon. Yakni Batalyon I di Pekan Baru di bawah pimpinan Mayor D.I Penjaitan, Batalyon II di Bengkalis dibawah pimpinan Mayor Arifin Ahmad, Batalyon II di Rengat di bawah pimpinan Mayor Joesoef Noer, Batalyon IV di luar Kota Pekanbaru di bawah pimpinan Mayor Oesman Pohan, dan Batalyon Artilerie di Pekanbaru dibawah pimpinan Mayor Rasjid.
Dalam buku disebutkan, setiap Batalyon yang ada di Sumbar dan Riau pada 1945 itu, terdiri dari empat kompi. Dan satu kompi, terdiri dari Tiga Seksi. Dan setiap Seksi, terdiri dari empat Regu. Satu regu beranggotakan 15 orang atau 15 prajurit.
Kota Bukittinggi Jadi Pusat TNI di Sumatra
Kota Bukittinggi dulunya pernah menjadi pusat TNI untuk Pulau Sumatra. Paling tidak, di Bukittinggi, pada 1946, pernah Ada Komandemen TRI (Tentera Republik Indonesia) Sumatra, dengan komandannya saat itu, Jenderal Mayor Soehardjo Hardjowardjojo.
Penyusunan tentera di Sumbar dan Riau pada awalnya atau pada Oktober 1945, betul-betul dimulai dari bawah. Sampai kemudian adanya Resimen-Resimen.
Pada 1 Januari 1946, empat Resimen TKR yang ada di Sumbar dan Riau, digabungkan dalam Divisi III Tentera Sumatra. Divisi III Tentera Sumatra ini dipimpin oleh Kolonel Dahlan Djambek sebagai Komandan Divisi dan Letnan Kolonel Jazid Abidin dipercaya sebagai Kepala Markas Umum Divisi.
Sebelum Divisi III Tentara Sumatera ini terbentuk, TKR Sumatra Barat dan Riau dipimpin Kolonel Ismail Lengah. Sang Kolonel punya debut militer yang panjang. Di zaman Jepang, Ismail Lengah ditugaskan Bung Karno membuat Badan Keamanan Rakyat dan "dirayu" oleh Chatib Soelaiman untuk melatih pemuda Sumbar dan Riau dalam barisan Gyu Gun (di Jawa namanya PETA). Anggota Gyu Gun ini pula yang kemudian banyak menjadi TKR/TRI Sumbar, Riau, dan Jambi.
Setelah Divisi III Tentara Sumatra terbentuk pada 1 Januari 1946, terjadi pula perubahan organisasi militer di Sumbar dan Riau. Misalnya saja, pada Maret 1946, Batalyon I dan Batalyon II yang terdapat di Resimen II Sawalunto, digabungkan menjadi satu Batalyon, dengan nama Batalyon I, dengan markasnya di Solok. Komandan Batalyon I dipercayakan kepada Mayor Syofyan Ibrahim Sedangkan komandan Batalyon II yang digabungkan, yakni Mayor Mansur dipindahkan menjadi Staf Divisi III Tentera Sumatra.
Kemudian, pada Juli 1946, juga terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan TKR Sumbar dan Riau yang saat itu sudah berganti nama menjadi T.R.I Divisi III Sumatra. Di mana, Letnan Kolonel Sjarif Usman yang menjabat Komandan Resimen I Divisi III di Bukittinggi, dipindahkan ke Komandemen Sumatra yang juga bermarkas di Bukittinggi dan saat itu dipimpin oleh Jenderal Mayor Soehardjo Hardjowardjojo. Sebagai pengganti Sjarif Usman, ditunjuk Mayor A Halim (Komandan Batalyon II Resimen I), dengan dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Kolonel.
Selain Letnan Kolonel Sjarif Usman, pejabat militer yang ikut terkena mutasi saat itu adalah Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim, dari Komandan Resimen II Divisi III TRI yang bermarkas di Sawahlunto, dipindahkan ke TRI Komandemen Sumatra di Bukittinggi. Sebagai penggantinya, ditetapkan Letnan Kolonel A Thalib.
Kemudian, Letnan Kolonel Ismail Lengah juga dipindahkan dari Komandan Resimen III ke Komandamen Sumatera sebagai Kepala Bagian Persenjataan. Sementara itu, Ahmad Husein diangkat menjadi Komandan Resimen III dengan pangkat Letnan Kolonel dan kedudukannya sebagai Komandan Batalyon I Resimen III digantikan oleh Mayor Anwar Umar.
Tiga bulan berselang, tepatnya September 1946, juga terjadi ladi rotasi di jajaran Divisi III TRI Sumatra. Letnan Kolonel Ismail Lengah diangkat menjadi Komandan Divisi III menggantikan Letnan Kolonel Dahlan Djambek. Perubahan ini didasarkan atas kepentingan strategis istimewa untuk menghadapi front Padang atau perang melawan Sekutu (Inggris) dan Nica. Tentang perang ini, akan dikupas dalam tulisan lainnya.
Dalam menjalankan tugas sebagai Komandan Divisi TRI pada 1946 itu, Letnan Kolonen Ismail Lengah dibantu oleh Letkol Dahlan Ibrahim sebagai Kepala Markas Umum dan Letkol A Thalib sebagai (Kepala) Organisasi dan Personalia. Kemudian, Mayor Sjofjan Ibrahim sebagai (Kepala) Persenjataan dan Pengangkutan, Kapten Ilas Jakub sebagai Intendance, Kapten Soeadi sebagai Perhubungan, Letnan I Leon Salim sebagian Bagian Penyelidikan, Mayor Syafei (sebelumnya Mayor Kasim Dt Malilit Alam) sebagai Polisi Tentara (PM), serta Kapten Chatib Salim (kemudian digantikan Kapten Nasroen AS) sebagai Bagian Penerangan.
Semasa itu, Divisi III TRI mempunyai bengkel-bengkel persenjataan yang sudah mampu membuat tabung-tabung mortir, granat tangan, “slaghoedjes”, dan mengisi patron-patron segala macam jenis peluru. Pabrik atau bengkel persenjataan itu berpusat di Sawahlunto pada bekas bengkel besar tambang batu bara Ombilin. Selain itu, bengkel persenjataan Jepang di Gelanggang Payakumbuh dan bengkel Jawatan Kereta Api Padang Panjang juga diaktikan kembali guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan perjuangan dalam pengadaan dan perbaikan senjata-senjata api yang rusak. Kemudian, juga ada bengkel senjata di Pembidikan Bukittinggi dan Indarung Padang.
Selain punya bengkel senjata, pada 1946 itu hampir seluruh Resimen di bawah Divisi III TRI telah memiliki zender masing-masing atau mempunyai sarana komunikasi radio. Bahkan, pada saat itu, TRI telah berhasil membangun pemancar Radio Indonesia Merdeka (RIM) di Bukittinggi.
Kemudian, pada zaman ini pula, bekas tentara-tentara ‘sewaan’ Belanda yang tergabung dalam Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) atau Tentara Hindia Belanda, dengan inisiatif dari Komandan Batalyon Jusuf Nur, dipanggil kembali untuk memanggil senjata, menjadi tentara Republik Indonesia. Panggilan ini dapat sambutan baik. Bahkan di Indragiri (Riau), ada satu kompi tentara bekas KNIL dipimpin seorang bernama Delima, yang berhasil memimpin satu serangan di Kepulauan Riau yang diduduki Belanda.
Sejarah Angkatan Laut di Sumbar
Selain punya kekuatan di darat, TKR atau TRI di Sumatra Barat dan Riau pada 1945 ternyata juga punya kekuatan di laut yang disebut sebagai Tentera Keamanan Rakyat Laut atau TKR Laut.
Dalam buku “Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. di Minangkabau 1945-1950 Jilid I” disebutkan, TKR Laut Sumatra Barat dibentuk pertama kali lewat rapat yang digelar di kediaman Samik Ibrahim, seorang tokoh asal Nyiur Gading, Koto Baru Kambang, Lengayang, Pesisir Selatan yang pernah memimpin Rukun Pelayaran Indonesia (Rupelin) pada zaman pendudukan Jepang. Rukun Pelayaran Indonesia ini adalah serikat pekerja perkapalan yang didirikan oleh Partai Indonesia Raya atau Parindra.
Awal dibentuk di kediaman Samik Ibrahim, TKR Laut Sumatra Barat langsung memiliki struktur. Di mana, Komandannya dipercayakan kepad Nizarwan, dengan Koordinator Mas Sabirin, Kepala Tata Usaha Wahab, Kepala Keuangan Haji Samik Ibrahim, Kepala Perlengkapan Anas, dan Komandan Markas Zakir Bin Hamzah.
TKR Laut Sumatra Barat yang kemudian dinamakan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Sumbar, diresmikan pada September 1945, dengan 600 anggota. Awalnya, TKR Laut Sumbar berkedudukan di Padang. Kemudian, karena situasi di Padang panas akibat pendaratan tentara sekutu, kedudukan TKR Laut dipindahkan ke Ampang Pulai, Tarusan, Pesisir Selatan.
Pada Maret 1946, Mayor Soelaiman mengambil alih komando TKR Laut Sumbar dari Nizarwan dan mengadakan perubahan-perubahan dalam Staf Komando TKR Laut Sumbar. Staf Komando dipindahkan dari Ampang Pulai ke Pariaman dalam rangka konsolidasi dan reorganisasi sesuai instruksi Komandan Divisi III TKR di Bukittinggi.
Saat itu, nama dan struktur TKR Laut Sumbar juga berganti menjadi ALRI Pangkalan Pariaman. Komandannya, Mayor Soelaiman. Sedangkan Kepala Stafnya, semula adalah Kapten Anwar Ali Akbar dan kemudian digantikan Kapten Maris. Kepala Administrasi dipercayakan Kepada Letnan I Oesman Rachman. Kemudian, Kepala Establissemen dijabat Letnan I Bachtar Biran, Kesehatan dijabat Letnan Muda Saidi, Pendidikan/Nautis dijabat Letnan I Ismael Hasan, Komandan Corps Marinir dijabat Letnan II Hosen Rachman, dan Komandan PT Laut diemban Letnan II Oedinsyah.
Untuk meningkatkan kualitas anggota ALRI Pangkalan Pariaman diadakan penataran dan depot-depot pendidikan. Meliputi pendidikan Tamtama, Bintara, terutama dari Corps Nautis. Untuk para Bintara, didirikan pula Sekolah Pelayaran yang saat ini lebih dikenal dengan Sekolah Kader.
ALRI Pangkalan Pariaman memiliki pasukan tempur dari Corps Marina. Awalnya, Corp Marinir ALRI Pangkalan Pariaman hanya ada satu kompi. Kemudian, saat Agresi II Belanda, ditambah satu kompi lagi, dengan pasukan-pasukan yang ditarik dari Painan dan Mentawai.
ALRI Pangkalan Pariaman pernah terlibat pertempuran menghadapi tentara Inggris (Sekutu) dan Nica di Front Padang Selatan seperti di Sungai Beremas dan Sungai Pisang. Kemudian di Front Utara Padang seperti di Sunur dan Ulakan. Sedangkan ALRI Riau banyak berasa dalam melakukan penyelundupan senjata dari Singapura dan Semenanjung Malaka.
Tugas Tentara dan Polisi Sudah Dibagi Sejak 1945
Pada awal-awal revolosi di Sumbar dan Riau, batas-batas tugas antara TKR/TRI dengan Kepolisian yang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang, tidak begitu jelas. Sehingga kerap kali menimbulkan salah paham, teristimewa dalam bidang keamanan. Untuk itu, pada 21 Desember 1945, Pemerintah Sumatra Barat mengadakan rapat bersama antara Pimpinan Kepolisian Sumatra Barat dan Pimpinan TKR Sumatra Barat di Padang. Dalam rapat ini telah diputuskan usaha bersama dalam lapangan keamanan dan pembagian tugas antara polisi dan tentara.
Ditegaskan dalam maklumat yang dikeluarkan sesudah rapat ini bahwa keamanan ke dalam adalah tanggung jawab Kepolisian Negara, dan kalau perlu serta dikehendaki maka Polisi Negara dibantu oleh TKR. Dengan demikian, TKR tidak lagi bertindak sebagai polisi, akan tetapi apabila polisi minta bantuan, maka tentara akan membantu dengan segera. Misalnya, kalau TKR menangkap seseorang karena dituduh spion NICA dan lain-lain hendaklah orang itu diserahkan segera kepada polisi dengan alasan-alasan dan bukti-bukti tentang penangkapan itu.
Pembagian tugas antara Polisi dan Tentara di Sumbar dan Riau yang sudah dilakukan sejak 1945 ini ternyata cukup efektif. Paling tidak, pada Februari 1946, ketika terjadi persoalan tentang uang kertas jepang Rp100, maka polisi telah bertindak menenteramkan keadaan.
Menariknya, sebelum polisi dan tentara di Sumatra Barat berbagai tugas, ternyata di Sumatra Barat setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945, juga ada perundingan untuk mengambil alih pimpinan kepolisian dari Jepang.
Upaya ini dilakukan oleh Raden Sulaiman bersama Suleiman Effendi, Kaharuddin Dt Rangkayo Basa, Bachtaruddin, dan lainnya. Sebagai Kepala Polisi Sumatra Barat yang pertama dijabat oleh Raden Suleiman dan kemudian dia digantikan oleh Darwin Karim. Sedangkan Kepala Polisi Kota Padang pertama dijabat Suleiman Effendi. [pkt]
