72 Tahun Indonesia Merdeka, Anak Katiagan Pasaman Barat Menempuh 45 KM Menyambung SMA

Penulis:
Kapal ponton bertenaga manusia, untuk melintas sungai dengan lebar 85 meter di Kanagarian Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. (Foto : Humas Pemprov Sumbar)

Padangkita.com – Usia renta Indonesia merdeka nyatanya, ketimpangan dan ketertinggalan masih menyelimuti Kenagarian Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Untuk menyambung SMA, anak Katiagan harus menempuh jarak 45 km.

Satu-satunya SMA terdekat dari Katiagan adalah SMA di Kinali.
Walinagari Katiagan Endang Putra mengatakan, daerahnya saat ini hanya punya 2 unit gedung pendidikan anak usia dini (PAUD), 4 unit sekolah dasar (SD) dan satu unit SMP Negeri.
“SMA kami belum punya, Sekolah-sekolah yang ada sekarang pun kondisi bangunannya sangat memperhatinkan,” ungkapnya kepada Rombongan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat melakukan peninjauan ke daerah Terisolir di Pasbar, Sabtu Kemarin, sebagaimana rilis yang diterima Padangkita.com.
Endang menjelaskan, belum tersedianya SMA di disana menjadi penyebab putus sekolah bagi anak-anak Katiagan. Pasalnya untuk melanjutkan sekolah ketingkat SMA meraka harus menempuh jarak yang sangat jauh seperti daerah Tiku dan Simpang Empat.
“Dari sini keluar saja seperti ke Tiku dan Simpang Empat mencapai 60 kilometer menempuh jalan sempit belobang serta melintas jalan perusahaan sawit,” katanya.
Untuk pembangunan sekolah SMA, terangnya, pihak nagari dan tokoh masyarakat telah mempersiapkan lahan.
Saat berkunjung ke nagari tersebut tempo hari, Nasrul Abit mengaku menerima keluhan soal jauhnya SMA.
“Karena masyarakat terlalu jauh sekolah menyambung SMA ke Kinali yang berjarak 45 km,” ujarnya.
Nasrul juga menerima keluhan masyarakat, soal tenaga pendidikan yang masih kurang di SMP Katiagan.

Menanggapi persoalan itu, Nasrul Abit meminta Walinagari Katiagan untuk segera membuat surat kepada gubernur dengan Cq (Casu Quo/dalam hal ini) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dengan syarat tanah tersedia.

“Untuk tingkat SLTA sekarang sudah jadi kewenangan provinsi, maka langsung saja suratnya ke gubernur, atau nanti walinagari bersama camat langsung ke ruang kerja saya, sama-sama kita bahas dengan instansi terkait sebelum bertemu gubernur,” katanya. 

Nasrul Abit juga mengatakan, kita amat prihatin mendengar keluhan masyarakat, jika masih ada masyarakat putus sekolah di Sumatera Barat

“Jika ini kita biarkan takut nanti anak anak kita yang tidak mampu,  tidak mau melanjutkan pendidikan justru menjadi tenaga kerja berkualitas rendah, atau hidup melaut dan masih terbelenggu kemiskinan,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu Nasrul juga minta nagari melakukan pendataan kepada nelayan yang tradisional yang masih menggunakan dayung agar bisa dibantu provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Untuk jaringan, tahun 2018 akan ada blank spot bantuan dari pusat untuk daerah tertinggal termasuk Pasaman Barat, sementara soal jembatan akan ditangani di PU Sumbar,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Sekolah SMP 4 Kinali Yulina Wisna Jaya mengatakan, tidak tersedianya sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi kendala didunia pendidikan didaerah tersebut.
“Tamat SMP banyak yang nganggur, sebab untuk melanjutkan ke jenjang SMA harus menempuh jarak sampai 60 kilometer, disini belum ada SMA, baru hanya SMP, itupun baru lima lokal dengan jumlah murid 114 orang,” katanya.
Khususnya persoalan SMP katanya, mulai dari jumlah guru pengajar hingga bangunan ruangan tempat belajar. Selain itu tidak tersedia akses telekomunikasi menjadi penghambat majunya pendidikan.
“Musala kami juga masih terbengkalai pak,” sebutnya.

Permintaan Yulina saat itu, pemerintah memprioritaskan para sarjana daerah setempat untuk penerimaan PNS guru nantinya, pasalnya dari pengalaman disana setiap tenaga pengajar dari luar selalu mencari jalan untuk pindah.

“Sekarang tenaga pengajar kami yang dari sisi saja tinggal lagi pak, makanya kalau bisa pengangkatan diprioritaskan warga sini,” pintanya.

Terpopuler

Add New Playlist