Irigasi sawah. (Foto: Ist.)
Padangkita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat meminta Pemprov untuk fokus membenahi irigasi. Saat ini lebih dari separuh irigasi di Sumbar dalam keadaan rusak, sedangkan ratusan ribu hektar sawah membutuhkan saluran irigasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Sumbar M. Nurnas, Senin (15/01/2018).
Menurut Nurnas, saat ini 60 persen irigasi di Sumbar dalam keadaan rusak, seperti kerusakan pada pintu air, kebocoran pada saluran air, dan lain-lain. Sementara itu, sekitar 230 ribu hektar sawah di Sumbar butuh saluran irigasi. Jika tidak mendapatkan perhatian, persoalan ini akan menyulitkan realisasi target tiga juta ton padi yang dicanangkan pemerintah daerah.
"Salah satu contohnya bisa kita lihat pada irigasi Batang Anai I di Padang Pariaman. Umumnya sekunder tersier pada irigasi di sana sudah rusak. Di satu sisi, sekitar 2.650 hektar sawah di Padang Pariaman bergantung dengan irigasi. Dari 2.650 hektar tersebut, 1.770 hektar di antaranya berada di daerah Ketaping, Padang Pariaman yang mengandalkan irigasi Batang Anai I," ujar Nurnas dikutip dari laman DPRD Sumbar.
Kondisi seperti tersebut, tidak hanya terjadi Padang Pariaman ini, melainkan juga terjadi pada irigasi-irigasi di kabupaten/kota lain di Sumbar. Melihat fakta ini, gubernur pun diminta untuk melakukan pendekatan ke pemerintah pusat agar bisa membantu perbaikan saluran irigasi yang menjadi kewenangan APBN.
Berdasarkan peraturan, kata Nurnas, perbaikan dan penyediaan irigasi hanya bisa dilakukan sesuai kewenangan. Jika irigasi akan mengairi sawah seluas kurang dari 1.000 hektar menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, sedangkan untuk 1.000–3.000 hektar menjadi tanggung jawab provinsi. Sementara itu, jika keperluannya untuk sawah yang lebih dari 3.000 hektar menjadi tanggungan APBN.
"Khusus dari APBD provinsi tahun 2018, kita anggarkan sekitar Rp30 miliar untuk kebutuhan irigasi. Ini untuk seluruh Sumbar, karena APBD terbatas tahun sekarang kita hanya bisa menganggarkan sebanyak itu," ujarnya.
Nurnas melanjutkan, selain pendekatan ke pusat, pemprov juga harus fokus memperbaiki dan membangun irigasi yang menjadi kewenangan provinsi setiap tahunnya. Di samping itu, ia juga mengharapkan Balai Sungai Wilayah V juga berkoordinasi dengan pemprov dalam melaksanakan program pembangunan irigasi di daerah.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius menyampaikan bahwa Sumbar saat ini sudah berada dalam kondisi swasembada pangan. Pemerintah daerah pun sedang mendorong Sumbar untuk menuju mandiri pangan. Tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu Sumbar berada pada posisi kedaulatan pangan.
"Agar Sumbar bisa sampai pada fase kedaulatan pangan, dibutuhkan sarana irigasi yang memadai. Tinggal lagi bagaimana pemerintah daerah bisa menyediakan hal tersebut, dengan dukungan pusat juga tentunya," kata Arkadius.
