Padang, Padangkita.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang akan membentuk panitia seleksi atau pansel untuk melakukan seleksi terbuka jabatan eselon dua yang masih kosong.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Arfian mengatakan kini ada lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).
Lima OPD itu yaitu, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Inspektorat.
Arfian menuturkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait seleksi terbuka kepala dinas definitif.
"Mudah-mudahan diakomodir sehingga bisa kita lakukan seleksi terbuka," ujarnya saat dihubungi Padangkita.com via telepon, Jumat (3/9/2021).
Ia menargetkan seleksi terbuka ini sudah selesai pada September ini sehingga jabatan eselon dua yang kosong bisa secepatnya terisi.
"Targetnya September inilah selesai semuanya. Terisi jabatan-jabatan yang kosong," sampainya.
Meski demikian, Arfian mengakui pembentukan pansel jabatan eselon dua itu terkendala oleh persoalan Sekretaris Daerah Kota Padang non-aktif Amasrul yang dilantik Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Sumbar.
Diketahui, persoalan itu menjadi polemik dan berujung pelaporan ke KASN. Oleh karena itu, pihaknya akan menyelesaikan persoalan itu.
"Insyaallah kita akan selesaikan itu. Karena mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan komunikasi lagi dengan KASN sehingga bisa kita lakukan seleksi terbuka. Mudah-mudahan ada titik terangnyalah," sampai Arfian.
Meski demikian, dia menegaskan, dengan banyaknya Plt di Pemko Padang, bukan berarti jalannya pemerintahan jadi terganggu. Hal tersebut karena OPD tersebut dipimpin oleh Plt.
"Kita lihat kinerja tidak ada terganggu karena kerja di Pemko itu sudah ada sistemnya. Walaupun kepala dinasnya belum ada, tapi sistemnya bagus kan tetap jalan pekerjaan itu. Dapat dikatakan tidak ada keluhan terhadap pelayanan masyarakat," sampainya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani menyorot banyaknya OPD di Kota Padang yang dipimpin oleh Plt. Dia mendesak agar Wali Kota Padang Hendri Septa untuk menunjuk kepala dinas definitif. [pkt]
