170 Ribu Masyarakat Pesisir Selatan tak Tersentuh Jaminan Kesehatan 

Penulis: Isran Bastian

Painan, Padangkita.com – Target masyarakat yang terlayani jaminan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), pada 2021 tidak sesuai target yang ditetapkan pemerintah kabupaten.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, target masyarakat yang terlayani jaminan kesehatan di daerah berjuluk ‘Negeri Sejuta Pesona’ itu ditetapkan sebesar 77,5 persen dari total jumlah penduduk sebesar 514 ribu jiwa.

“Ya, masih sekitar 64 persen masyarakat yang terlayani layanan jaminan kesehatan. Itu sudah sampai Januari,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan, Syahrizal Antoni pada Padangkita.com di Painan, Jumat (4/2/2022).

Sedangkan pada tahun 2022, Pemkab setempat dalam RPJMD menargetkan tingkat keterlayanan masyarakat akan pelayanan jaminan kesehatan sebesar 82,5 persen.

Di lain sisi, alokasi anggaran untuk iuran BPJS masyarakat kurang mampu, lanjut Antoni hanya sekitar Rp 11 miliar untuk lebih kurang 29 ribu warga kurang mampu yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ia mengakui, pembiayaan untuk layanan jaminan kesehatan cukup besar. Saat ini, masih ada sekitar 170 ribu jiwa masyarakat Pesisir Selatan yang belum tersentuh layanan jaminan kesehatan.

“Jika dihitung secara keseluruhan, alokasi dana yang dibutuhkan bisa mencapai Rp60 miliar-Rp70 miliar. Di lain sisi keuangan kini daerah terbatas,” ujarnya.

Ia mengungkapkan dalam APBD murni alokasi anggaran program kesehatan pada dinasnya hanya sebesar Rp 158 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp65 miliar habis untuk gaji dan belanja operasional.

Karena itu guna menunjang program kesehatan gratis pemerintah kabupaten kini memperbesar dana talangan untuk pasien bermasalah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Zein, menjadi Rp4 miliar.

Selain itu juga mengalokasikan anggaran dinas sebesar Rp2,2 miliar untuk subsidi berobat di 20 Puskesmas yang ada di Pesisir Selatan. Kemudian meniadakan pembayaran berobat penyakit tertentu.

“Ini sudah kami buatkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang itu,” jelasnya.

Sementara untuk menyukseskan program kesehatan gratis sesuai dengan visi-misi bupati-wakil bupati pihaknya kini tengah merencanakan pendataan sasaran dan penyusunan skema pembiayaannya.

Pemkab dalam waktu dekat bakal menghitung jumlah masyarakat miskin di daerah itu, yang hingga kini belum memiliki jaminan kesehatan.

Seperti diketahui dalam misi ke-IV bupati-wakil bupati menargetkan tidak ada lagi masyarakat Pesisir Selatan yang tidak memiliki jaminan kesehatan, khususnya bagi warga kurang mampu.

Upaya itu sejalan dengan program unggulan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tanpa itu, sulit bagi daerah lepas dari perangkap kemiskinan.

Baca Juga : Setahun Rusma Yul Anwar, Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Catat Rekor Tertinggi 

“Kalau mengacu pada RPJMD idealnya untuk mencapai target keterlayanan jaminan kesehatan butuh dana sebesar Rp20,2 miliar,” ujarnya lagi. [amn/Pkt]

Terpopuler

Add New Playlist