Jakarta, Padangkita.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), M. Rifki, melayangkan desakan keras kepada pihak agen perjalanan yang menelantarkan 105 jemaah umrah asal Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) di Jakarta. Pihaknya menuntut pertanggungjawaban penuh, termasuk pengembalian seluruh biaya perjalanan yang telah disetorkan oleh para jemaah sesuai dengan hak mereka.
Keseriusan Kemenhaj Sumbar dalam menangani krisis ini dibuktikan dengan keberangkatan M. Rifki secara langsung ke Jakarta pada Senin, 9 November 2026. Peninjauan lapangan ini bertujuan untuk memantau kondisi jemaah secara tatap muka, sekaligus menjamin keselamatan serta pemenuhan kebutuhan dasar mereka selama proses masa tunggu kepulangan ke daerah asal.
Rombongan nahas ini tercatat terdiri atas 103 jemaah dan dua orang pembimbing ibadah atau mutawif. Berdasarkan jadwal semula, mereka seharusnya diterbangkan menuju Arab Saudi pada 4 November 2026 dengan rute penerbangan transit melalui Kuala Lumpur, Malaysia. Sayangnya, rencana keberangkatan tersebut tak kunjung terealisasi, membuat ratusan warga Pasaman Barat ini tertahan dalam ketidakpastian di Ibu Kota.
Penantian panjang ini dilaporkan telah menguras energi para tamu Allah tersebut. Banyak dari jemaah yang mulai mengalami kelelahan fisik hingga tekanan psikologis. Rifki memastikan bahwa pemulihan kondisi mental dan fisik jemaah menjadi salah satu fokus utama Kemenhaj dalam penanganan insiden ini.
"Kami pro kepada jemaah, tetapi juga pro kepada travel yang berizin. Kami tidak akan membiarkan travel tidak berizin memberangkatkan jemaah," tegas Rifki.
Sebagai solusi jangka pendek, Kemenhaj Sumbar tengah memfasilitasi proses pemulangan jemaah secara bertahap menggunakan armada maskapai Lion Air. Skema pemulangan tahap pertama memberangkatkan 38 orang, yang kemudian disusul oleh sembilan orang pada hari berikutnya. Sisa rombongan dijadwalkan terbang secara bergelombang menyesuaikan dengan pengaturan ketersediaan kursi penerbangan.
Adapun seluruh biaya tiket penerbangan domestik ini ditanggung sepenuhnya oleh pihak keluarga pemilik biro perjalanan terkait. Pihak keluarga juga dilaporkan masih mendampingi para jemaah secara langsung selama proses penanganan darurat ini berlangsung di Jakarta.
Kendati proses evakuasi tengah berjalan lancar, Rifki menekankan bahwa penanganan kasus ini tidak akan berhenti sekadar pada tahap pemulangan. Pertanggungjawaban mutlak dari pihak biro perjalanan atas kerugian materiil, terutama terkait pengembalian dana ibadah, wajib dituntaskan.
Lebih jauh, Kemenhaj siap menjatuhkan sanksi tegas kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) bodong yang nekat beroperasi. Ancaman penindakan hukum dan administratif serupa juga membidik PPIU resmi yang terbukti meminjamkan legalitas mereka untuk memfasilitasi operasional biro perjalanan tak berizin.
"Kalau travelnya tidak berizin, maka akan sulit untuk mempertanggungjawabkan secara penuh perjalanan ibadah umrah tersebut," ujarnya.
Insiden memilukan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh ekosistem penyelenggara umrah di Sumatera Barat. Segala bentuk manipulasi administratif, termasuk praktik menumpang izin operasional PPIU lain, tidak akan ditoleransi oleh pemerintah.
Sebagai tindak lanjut komprehensif, tim internal Kemenhaj bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Kemenhaj pusat tengah mendalami rekam jejak kelengkapan izin biro perjalanan yang terlibat. Investigasi silang juga dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan PPIU resmi dalam pusaran kasus penelantaran ini.
Ke depannya, Kemenhaj Sumbar berkomitmen untuk memperketat lapisan pengawasan terhadap seluruh operasional PPIU di wilayahnya. Pengetatan ini mencakup verifikasi dokumen perizinan, kepastian jadwal penerbangan pergi-pulang, validitas penerbitan visa, hingga kelayakan akomodasi jemaah di Tanah Suci. Langkah mitigasi ini diharapkan mampu menutup celah celah praktik nakal agen perjalanan yang kerap merugikan masyarakat.
Baca Juga: Gagal Berangkat ke Tanah Suci, 105 Jemaah Umrah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Menutup keterangannya, Rifki mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk lebih mawas diri sebelum mendaftar umrah. Calon jemaah dituntut jeli memeriksa legalitas biro perjalanan dan memastikan seluruh komponen akomodasi ibadah telah terpesan dengan valid sebelum melakukan penyetoran dana sedikit pun. [*/hdp]
The post 105 Jemaah Umrah Pasaman Barat Telantar, Kemenhaj Sumbar Desak Travel Kembalikan Dana appeared first on Padangkita.com.