Masyarakat Sipil Sumbar Minta Hentikan Latihan Militer di Gunung Talang

Perwakilan masyarakat Salingka Gunung Talang melakukan konferensi pers di Kantor LBH Padang, Kamis (23/11/2017).

Padangkita.com – Sejak 24 April 2018, masyarakat Salingka (selingkar) Gunung Talang dihebohkan dengan kedatangan pihak TNI ke lokasi eksplorasi Geotermal yang akan dilaksanakan oleh PT. Hitay Daya Energi.

Melalui telpon, masyarakat melaporkan peristiwa ini ke LBH Padang. Kedatangan TNI didasari rencana pelatihan militer sebagaimana surat Perintah Nomor : Sprin/122/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 yang ditanda tangani oleh Komandan Batalyon Infanteri 133/YS, Endik Hendra Sandi.

LBH Padang, Jumat (27/4), merilis, rencana pelatihan militer mendapatkan penolakan dari masyarakat karena selama 10 bulan ini masyarakat sedang menghadapi konflik dengan PT.Hitay Daya Energi sehingga terjadi beberapa kali intimidasi, teror dan bahkan kekerasan yang dirasakan oleh masyarakat.

Akibatnya masyarakat merasa dalam keadaan tertekan, trauma dan kondisi psikologis yang terganggu.

Hingga saat ini belum dilakukan penanganan intensif terhadap pemulihan psikologis masyarakat pasca kekerasan sehingga jika dipaksakan latihan militer akan menimbulkan ekses lain terhadap masyarakat.

Direktur Nurani Perempuan Yefri Heriani, menuturkan kehadiran TNI tentu akan membuat masyarakat semakin tidak aman dan tidak nyaman.

“Kehadiran TNI telah membangkitkan kegelisahan individual dan sosial,” ujarnya.

Menurut Yefriani, pemerintah semestinya hadir untuk menenangkan dan memulihkan trauma yang sudah terjadi didalam masyarakat.

“Menyelesaikan konflik horizontal yang juga memicu trauma tersendiri dalam keluarga-keluarga di wilayah ini,” tandasnya

Dan pemerintah, kata Yefriani, semestinya memastikan hak rakyat untuk hidup aman dan nyaman seperti yang tertuang dalam UUD 1945.

Pemerintah pun perlu memberikan perhatian khusus bagi perempuan dan anak yang secara langsung dan tidak langsung telah mendapatkan intimidasi dan kekerasan sepanjang konflik yang hadir karena rencana pembangunan geotermal ini.

Di tempat terpisah,  Direktur Walhi Sumatera Barat Uslaini
menyayangkan pemilihan nagari Batu Bajanjang atau area di sekitar Gunung Talang dijadikan tempat latihan militer oleh Korem 032 Wirabraja.

Hal ini memicu tekanan dan keresahan baru bagi masyarakat Nagari Batu Bajanjang yang masih trauma akibat pemaksaan PT Hitay Daya Energi masuk ke nagari mereka dengan pengawalan TNI.

Menurutnya, pemilihan lokasi latihan militer di nagari yang sedang panas situasi sosialnya tidak pertama kali terjadi.

“Dan kami mengkhawatirkan kondisi ini akan menciderai rasa aman masyarakat dan berpotensi memicu pelanggaran HAM masyarakat jika ini dipaksakan,” ungkapnya.

Direktur LBH Padang Wendra Rona Putra, bahwa keberadaan TNI di lokasi ini dapat dipandang sebagai bentuk intimidasi terhadap masyarakat karena TNI tetap memaksa untuk melaksanakan latihan militer di kawasan pertanian produktif yang juga merupakan wilayah eksplorasi panas bumi yang dilakukan oleh PT. Hitay.

Dikatakannya, TNI harus peka melihat potensi munculnya pergesekan yang tidak perlu dengan masyarakat.

“LBH Padang, meminta Korem untuk menarik pasukan dan memindahkan lokasi latihan jauh dari kawasan pertanian dan pemukiman masyarakat,” ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, perwakilan masyarakat Batu Bajanjang Mur (perempuan, 48 tahun) menyampaikan masyarakat menolak rencana latihan militer di sekitar Gunung Talang.

Masyarakat merasa ketakutan terhadap militer karena pasti akan mendengar letusan senjata yang akan membuat kami semakin takut berada di nagari kami sendiri.

Terlebih selama beberapa bulan terakhir ini masyarakat tidak pernah hidup aman lagi sejak PT. Hitay Daya Energi memaksa eksplorasi Geotermal di Gunung Talang.

Dia berharap Presiden dapat memindahkan lokasi latihan militer ini ke tempat lain karena masyarakat salingka Gunung Talang trauma atas kekerasan yang terjadi berkali-kali yang dirasakan oleh masyarakat.

“Selama beliau hidup tidak pernah nagarinya dijadikan lokasi latihan militer,” tukasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya menuntut agar Presiden untuk menghentikan rencana latihan militer di Gunung Talang agar situasi dan kondisi di Gunung Talang tetap kondusif seperti sedia kala.

Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Mirza Agus menilai justru latihan militer memperkuat ketahanan wilayah dari isu provokatif

Dikatakannya, sebelum ada geotermal masyarakat setempat sudah sering bentrok antar kampung.

“Kami tetap melaksanakan latihan di sana,” tegasnya.