Padang, Padangkita.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus menunjukkan komitmen terhadap percepatan pengembangan pariwisata halal.
Sinergitas antarlembaga dan peningkatan partisipasi masyarakat, menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi pariwisata halal
"Secara regulasi kita telah memiliki Perda, itu sudah ada sejak tahun 2020. Saat ini, yang perlu kita perkuat adalah implementasinya, itulah tujuan dari acara ini," kata Gubernur Sumbar, diwakili Asisten II Setdaprov Sumbar, Arry Yuswandi pada rapat koordinasi percepatan implementasi pengembangan pariwisata halal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam acara di Auditorium Gubernuran, Rabu (26/6/2024), itu hadir perwakilan badan dan dinas Pemprov serta Kabupaten/Kota Se-Sumbar
Ia menyebutkan, sebelumnya Sumbar telah berhasil terpilih sebagai salah satu dari sembilan destinasi wisata ramah muslim atau wisata halal di Indonesia. Penetapan itu ditegaskan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada tahun 2019 lalu.
Arry menegaskan, pariwisata halal bukan berarti membedakan wisatawan yang berkunjung ke Sumbar, antara muslim dan nonmuslim. Namun, lebih kepada memberikan kepastian dan kenyamanan bagi setiap wisatawan muslim untuk menjalankan aktivitasnya dalam kaidah Islam.
"Bukan dipisahkan, tapi difasilitasi aktivitasnya agar sesuai kaidah Islam," tegasnya.
Ia berharap, dengan terfasilitasinya hal tersebut jumlah kunjungan wisatawan muslim ke Sumbar menjadi semakin meningkat. Termasuk, aspek kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dalam berbagai layanan juga menjadi semakin baik.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setdaprov Sumbar Al Amin mengatakan, rapat tersebut bertujuan mendorong penyelenggaran wisata halal yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Sehingga, memberikan multiplier effect untuk kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Gubernur Mahyeldi Paparkan Potensi Sumbar jadi Destinasi Wisata Halal Terkemuka di Dunia
"Semoga setelah ini, sinergitas dan integrasi antar lembaga terkait bisa semakin menguat. Partisipasi masyarakat pun semakin meningkat," harapnya.
[*/adpsb]