Padangkita.com – Direktur Women's Crisis Center Nurani Perempuan Yefri Heri mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian hukum terkait perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Tidaknya adanya perlindungan terhadap korban, dikhawatirkan akan membuat kasus kekerasan seksual akan terus meningkat.
“Tanpa adanya kepastian hukum untuk perlindungan korban, kita prediksi angka pelaporan kasus kekerasan seksual akan semakin meningkat dalam lima tahun ke depan,” kata Yefri kepada Padangkita.com, Selasa (06/03/3018).
Dalam catatan Nurani Perempuan sendiri, kasus kekerasan seksual di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Tahun lalu, setidaknya ada 72 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Nurani Perempuan, meningkat sebanyak 18 kasus dari tahun 2016.
Selain memberikan kepastian hukum, negara juga bertanggung jawab untuk melindungi korban kekerasan seksual. Menurut Yefri, negara harus mengupayakan pemenuhan hak perempuan korban, termasuk anak, untuk melindunginya dari aksi kekerasan seksual.
Baca Juga: 13 Anak di Padang Jadi Korban Pelecehan Seksual dalam Dua Bulan Terakhir
Kemudian, untuk mencegah tindakan kekerasan seksual, Yefri mendesak pemerintah supaya membuat strategi pencegahan yang masif dan terstruktur. Ia menilai, upaya yang dilakukan pemerintah saat ini masih belum terstruktur dan terencana dengan baik.
“Selama ini, upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah cuma melakukan sosialisi di beberapa tempat sehingga tidak menyeluruh. Upaya pencegahan dari pemerintah tidak masif dan tidak terstruktur,” ujarnya.
Yefri juga menyarankan agar pemerintah melibatkan tokoh ulama, terutama ulama perempuan, dalam mencegah aksi kekerasan seksual. Ulama perempuan, dinilai memiliki perspektif yang cukup baik dalam mengajak masyarakat untuk melindungi korban.
“Karena dalam agama Islam, sudah jelas bahwa perempuan harus dilindungi dari berbagai kemudaratan,” tambahnya.
Selanjutnya, hal yang tidak boleh dilupakan adalah upaya pemulihan terhadap korban kekerasan seksual. Nurani Perempuan selalu mendorong negara agar menyediakan anggaran untuk pemulihan korban.
“Pemulihan terhadap korban harus dilakukan. Kalau tidak ada pemulihan, kekerasan seksual akan terjadi berulang-ulang terhadap korban yang sama,” jelasnya.
Sebelumnya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang melaporkan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur masih terus terjadi. Dalam dua bulan terakhir, setidaknya ada 13 anak di Kota Padang yang menjadi korban pelecehan seksual.
Berdasarkan catatan Unit PPA Polresta Padang, ada tujuh laporan pelecehan seksual terhadap anak yang masuk pada Januari 2018. Sementara itu, pada Februari ada enam laporan yang masuk.
Kepala Unit PPA Polresta Padang Iptu Rozsa Rezki Febrian mengatakan angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada Januari-Februari 2017, setidaknya ada sepuluh laporan yang masuk. Sementara itu, secara keseluruhan jumlah laporan yang masuk pada 2017 mencapai 67 kasus.
“Untuk kasus Januari-Februari 2018, sebagian besar pelaku sudah ditindak. Sisanya ada beberapa yang masih dalam proses,” kata Iptu Rozsa, Senin (05/02/2018).
