Padang, Padangkita.com - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi menyatakan luas tutupan hutan di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada 2021 mencapai 1.744.549 hektare. Hal tersebut berdasarkan hasil pemantauan dan analisis citra satelit Sentinel 2.
Menurut Direktur KKI Warsi, Rudi Syaf, luas tutupan hutan tersebut setara dengan 41 persen luas wilayah Sumbar. Menurutnya pula, luas tutupan hutan di Sumbar tersebut sudah baik dibandingkan dengan provinsi lainnya.
"Menurut kami, angka tersebut sudah baik karena lebih dari 40 persen. Kalau kita bandingkan dengan provinsi tetangga di Sumatra bahkan ada yang tinggal 20 persen tutupan hutan baiknya," ujarnya saat konferensi pers di Kota Padang, Kamis (23/12/2021).
Menurutnya pula, luasnya tutupan hutan di Sumbar tersebut tidak terlepas dari kesadaran sebagian masyarakat tentang topografi Sumbar yang berbukit-bukit. Jika merusak hutan, maka masyarakat bisa mendapatkan bencana seperti banjir dan longsor.
Meski demikian, dia tidak menampik luas tutupan hutan di Sumbar masih terbelit persoalan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA), baik secara legal maupun ilegal.
Perubahan kawasan hutan secara legal adalah diberikannya izin pembukaan hutan menjadi pengelola hutan sesuai peruntukannya dan pengelolaan hutan sesuai dengan zonasinya.
Sementara tindakan ilegal, yaitu Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), illegal logging, dan pembukaan areal perladangan.
Menurutnya, kegiatan PETI ditemukan di empat kabupaten di Sumbar yaitu, Dharmasraya seluas 1.773 hektare Solok 1.533 hektare, Solok Selatan 2.559 hektare, dan Sijunjung 1.103 hektare.
Tambang emas ilegal biasanya terjadi di sungai utama atau pun sungai kecil dalam kawasan Area Penggunaan Lain (APL) dan hutan lindung.
"Penambangan emas itu mengakibatkan kerusakan lingkungan dan timbulnya bencana longsor di sekitar kawasan tambang," jelas Rudi.
Sepanjang 2021 saja, berdasarkan catatan KKI Warsi, terhitung 3 kali terjadi longsor di kawasan tambang emas di Dharmasraya dan Solok Selatan.
Atas kejadian tersebut, 14 orang meninggal karena tertimbun longsor dan 14 orang mengalami luka-luka, 40 orang ditangkap, dan 4 dompeng serta peralatan tambang lainnya diamankan
Sementara itu, illegal logging terjadi di Solok Selatan, Dharmasraya, dan Pesisir Selatan. Sebanyak 4 orang ditangkap dan 313 batang kayu balok diamankan.
Kerusakan ekologi menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana alam. Tercatat terjadi bencana 11 kali banjir di Solok Selatan, Kota Solok, Padang Panjang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Sijunjung, Kota Padang, dan Siberut.
"Bencana longsor terjadi 8 kali sepanjang 2021, di antara Padang Pariaman, Dharmasraya, Bukittinggi, Agam, Payakumbuh, dan Solok. Dampak dari bencana tersebut 9 orang meninggal dunia, 3181 rumah terendam banjir, 6 rumah rusak, dan 1 jembatan ambruk," terangnya.
PSDA di Sumbar lainnya yaitu konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dengan pemerintah. Perubahan lingkungan hidup juga rentan terjadinya konflik satwa dengan manusia. Satwa liar masuk ke perkebunan dan pekarangan warga yang juga melibatkan hewan ternak.
“Kami mencatat sepanjang 2021, konflik satwa yang terjadi 7 konflik satwa, 2 buaya, 3 harimau, 2 beruang madu. Akibatnya 1 orang meninggal dunia serta hewan ternak mati,” sebutnya.
Atas hal tersebut, KKI Warsi pun merekomendasikan agar diperkuatnya dukungan pengelolaan hutan oleh masyarakat, dan mendorong pemangku kebijakan untuk berperan aktif mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Baca Juga: Digelar di GOR Agus Salim Jumat Sore Besok, Final Liga 3 Sumbar PSKB vs Gasliko Tanpa Penonton
KKI Warsi juga mendorong penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan, dan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan berbasis potensi. [fru]
