Padangkita.com - Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyambut baik dilaksanakannya Rapat Koordinasi (Rakor) dan Focus Group Discussion (FGD) sekaitan tindak lanjut perencanaan pembangunan 'Kota Baru Padang'.
Kota Padang telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai salah satu dari pengembangan 10 Kota Baru publik yang mandiri dan terpadu di wilayah Sumatera. Fokus pengembangannya yakni, sebagai pusat permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya.
"Guna mendukung keberhasilan program pengembangan 10 Kota Baru publik tersebut, alhamdulillah pada tahun anggaran 2018 ini Kota Padang mendapatkan bantuan teknis kegiatan penataan dan pengembangan kota baru oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Diantara kementerian tersebut yaitunya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri," sebut Mahyeldi, Selasa (13/112018) dalam kegiatan Rakor Ketiga tentang Penyusunan Masterplan, Development Plan Kawasan, Pra Studi Kelayakan Sistem Jaringan Infrastruktur dan Perumahan Permukiman di Kota Baru Padang.
Seperti diketahui, kegiatan perencanaan Kota Baru yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat di Kota Padang terdiri beberapa hal. Mulai penyusunan master plan Kota Baru Padang oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui Direktorat Penataan Kawasan. Lalu penyusunan masterplan dan development plan kawasan, pra studi kelayakan sistem jaringan infrastruktur dan perumahan permukiman Kota Baru Padang oleh Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Selanjutnya penyusunan perencanaan infrastruktur permukiman Kota Baru Padang oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya.
"Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Padang telah melakukan beberapa hal. Seperti penetapan deliniasi kawasan Kota Baru Padang, menetapkan tema dari pembangunannya, menetapkan SK deliniasi dan tim pendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan Kota Baru Padang," papar Mahyeldi dikutip dari humas.
Berdasarkan Rakor antara Pemerintah Pusat dan Pemko Padang sebelumnya, telah disepakati bahwa deliniasi kawasan Kota Baru Padang berada pada 3 kecamatan di Kota Padang yakni, Kecamatan Koto Tangah, Kuranji dan Nanggalo dengan luas wilayah kawasan Kota Baru Padang sekitar 4.308,77 HA. Sementara tema pengembangannya adalah “Mewujudkan Kota Baru Padang sebagai pusat pelayanan publik terpadu berskala regional yang tangguh bencana, layak huni, cerdas dan berkelanjutan”.
Terkait dengan kegiatan pengembangan Kota Baru Padang ini telah dilakukan beberapa kali Rakor dan FGD yang melibatkan stakeholder terkait dan masyarakat yang dilaksanakan baik di Padang maupun di Jakarta. Guna mendukung keberhasilan program ini Pemko Padang merasa perlu membuat kebijakan serta peran terhadap perencanaan Kota Baru Padang. Sebagaimana kebijakan tersebut yaitu menuangkan perencanaan Kota Baru Padang ke dalam Dokumen Perencanaan RTRW, RPJPD, RPJMD serta perencanaan sektoral lainnya.
Beberapa upaya Pemko Padang terhadap perencanaan Kota Baru Padang tersebut kata wako, diantaranya berupa pengadaan/penyediaan tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan jalan serta sarana dan prasarana lainnya di kawasan Kota Baru Padang. Selanjutnya melakukan sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan pusat, daerah dan antar OPD untuk mendukung pengembangan Kota Baru Padang. Lalu mencari sumber pendanaan alternatif dan mengoptimalkan sumber dana pemerintah dan daerah untuk pengembangan kota baru dan penetapan regulasi pengembangan kawasan Kota Baru Padang.
“Semoga dengan adanya perencanaan pembangunan Kota Baru Padang akan dapat meningkatkan kualitas pembangunan, penyebaran dan pemerataan pembangunan serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Padang. Pada hari ini Badan Pengembangan Infrstruktur Wilayah dan Direktorat Jenderal Cipta Karya sepakat melaksanakan secara bersamaan Rakor Ketiga dengan acara FGD II kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman Kota Baru Padang,” cetusnya.
Tujuan dilakukannya Rakor dan FGD ini secara bersamaan adalah agar adanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan dari semua pihak dalam perencanaan tata ruang Kota Baru Padang.
“Saya berharap, melalui Rakor dan FGD ini kita saling memberikan masukan guna penyempurnaan materi perencanaan pembangunan Kota Baru Padang,” tukuk wako mengakhiri.
Rakor tersebut dihadiri Kasudit Perkotaan Bappenas Mia Amalia, Kabid Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru BPIW Melva Heryani, Kasubdit Cipta Karya Kementerian PUPR Kusumawardhani, pimpinan OPD terkait di Pemprov Sumbar dan Pemko Padang serta stakeholder lainnya.
