Padangkita.com - Tim Terpadu Pengembangan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat mesti melakukan pendataan yang akurat terkait pengembangan pariwisata di setiap kabupaten / kota, soal letak lokasi, apakah masih di hutan lindung atau tidak.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit saat membuka Rapat Percepatan Pengembangan Pariwisata Sumatera Barat bersama Tim terpadu di Ruang Rapat Kantor Gubernur, Kamis, ( 26/10/2017).
Lebih jauh Nasrul Abit menegaskan, pendataan itu dilakukan untuk menghindari persoalan di kemudian hari, agar destinasi tersebut jangan sampai mencakup kawasan Hutan Lindung.
Pemerintah Daerah setempat agar menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Masterplan dan Detail Engineering Design, setelah itu baru bisa ditentukan anggaran yang diperlukan, lama pengerjaan, serta berapa porsi atau sharing pendanaan Pemerintah Provinsi dan berapa Pemerintah Kabupaten.
Misalnya pengerjaan jalan ke destinasi bisa menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi dan pengadaan tanah menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
Nasrul Abit menjelaskan, dengan sudah diterbitkannya SK Gubernur tentang Tim Terpadu Percepatan Pengembangan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat ini, agar lebih dijelas dengan pembagian tugas dan tanggungjawabnya.
Tim beranggotakan semua OPD terkait pengembangan Pariwisata dan Penggiat serta Profesional di Bidang Pariwisata.
Tim Terpadu ini hendaknya bisa terjadi synkronisasi yang efektif antara Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan Swasta, harapnya
Nasrul Abit mengajak, beberapa destinasi yang menjadi sasaran pengembangan, sengaja dipilih tidak terlalu banyak agar bisa focus dan mencapai hasil yang diharapkan, biar sedikit tapi ada hasilnya yang optimal.
Destinasi tersebut antara lain Kelok 9, Kawasan Anai Resort, Kawasan Harau dan Kawasan Mandeh. Wagub juga mengutarakan keinginannya agar khalayak luas mendapat cukup informasi bahwa Sumatera Barat mempunyai banyak Destinasi Pariwisata yang layak dikunjungi. Oleh karena itu Destinasi tesebut harus disiapkan sebaik mungkin di segala aspek seperti fasilitas penunjang dengan kebersihan selalu terjaga.
Nasrul Abit juga meminta kepada tim terpadu ada merumuskan ukuran pendataan jumlah wisatawan yang masuk ke Sumatera Barat bisa dilakukan dengan seksama, selain jumahnya, perlu juga diketahui daerah asal wisatawan, demographi seperti rentang usia, jenis kelamin dan lain sebagainya, agar perencanaan pengembangan Pariwisata bisa lebih focus kepada Market Segmentasi yang tepat.
Hadiri dalam kesempatan itu Asisten Pembangunan dan Kesra Syafruddin, Kadis Pariwisata, Staf Ahli Bidang Pembangunan Mhd Yani, serta beberapa Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar seperti Kadis Penanaman Modal dan PTSP, Kadis Pariwisata, Kadis Perumahan Rakyat, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan, Ka Balitbang, Kadis Kepedudukan dan Catatan Sipil serta para professional Pariwisata seperti Ketua ASITA Ian Hanafiah serta Dr. Sari Lenggo Geni, Pakar Pariwisata Universitas Andalas.
