Jakarta, Padangkita.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin merespons wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 saat ini, menjadi 40 dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.
Menurut Sultan, penambahan jumlah kementerian perlu dilakukan jika terdapat persoalan strategis nasional dan global yang berdampak luas dan membutuhkan prioritas dalam penyelesaiannya. Sebut saja, kata dia, masalah ketahanan pangan, kemandirian energi, penerimaan negara dan perubahan iklim.
"Secara umum kami mendukung setiap upaya presiden terpilih untuk menyelesaikan persoalan strategis nasional yang membutuhkan perhatian khusus secara spesifik dan efektif. Terutama persoalan bidang ekonomi dan krisis iklim,” ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (11/5/2024).
Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan transformasi dalam menyusun kabinetnya. Sehingga, membutuhkan lebih banyak instrumen kelembagaan dan SDM yang handal guna menghadapi persoalan nasional yang semakin rumit di masa depan.
"Kami sangat mengapresiasi atensi serius Presiden Prabowo pada isu penerimaan negara yang belum cukup memenuhi kebutuhan belanja negara selama ini. Sehingga, terjadi peningkatan jumlah utang luar negeri Indonesia selama sepuluh tahun terakhir,” tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu ini.
Di sisi lain, lanjut dia, ketegangan geopolitik di banyak kawasan mendorong Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan dan bio energi secara mandiri. Presiden Prabowo juga perlu merespon isu krisis iklim yang menjadi ancaman kehidupan manusia saat ini.
"Presiden Prabowo tentu melihat fenomena-fenomena tersebut sebagai latar keinginan politik beliau untuk membentuk beberapa kementerian sesuai kebutuhan pemerintahannya. Kami percaya semuanya dilakukan atas nama kepentingan negara dan bangsa Indonesia yang besar dan kompleks ini,” terangnya.
Meski demikian, Sultan mengungkapkan bahwa transformasi susunan kabinet pemerintah yang efektif tentu membutuhkan waktu dan kajian yang mendalam. Jangan sampai keberadaan institusi kementerian yang baru justru hanya menjadi beban baru bagi pemerintah.
Baca juga: Mampu Kurangi Praktik Oligopoli, Sultan Dukung Kehadiran Industri Pabrik Kelapa Sawit Mini
"Kita semua tentu sangat berharap agar struktur kementerian dalam kabinet pemerintahan Prabowo yang baru memiliki urgensi dan mampu mendorong efektifitas kinerja pemerintahan. Karena keberadaan institusi kementerian baru tentu memiliki implikasi anggaran dan persoalan tumpang tindih kewenangan dan kepentingan yang justru menguras banyak energi pemerintah,” pungkasnya.
[*/rjl]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
