Padang, Padangkita.com - Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Audy Joinaldy menyatakan, inflasi Sumatra Barat (Sumbar) yang tinggi tahun 2022, akan turun pada tahun 2023 ini.
Hal itu disampaikan Audy dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengenadilan inflasi bersama Sekdaprov Sumbar Hansastri, Forkompimda dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Jumat (27/1/2023).
Pada kesempatan itu, Audy menanggapi Inflasi Sumbar pada tahun 2022 yang secara keseluruhan mencapai 7,43% (yoy), naik 1,4% (yoy) jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Audy menyampaikan bahwa inflasi sebetulnya baik asalkan terkontrol, karena merupakan sinyal dari adanya geliat ekonomi.
Menurut Audy, salah satu penyebab tingginya inflasi di Sumbar pada tahun 2022, karena pada tahun 2021 harga-harga maupun inflasi di Sumbar tergolong rendah.
Sehingga pada saat ekonomi mulai menggeliat dan terjadi perubahan harga di tahun 2022, mengakibatkan delta harga dan inflasi di Sumbar menjadi tinggi.
Meski begitu, Audy mengatakan, bahwa inflasi yang terjadi hanya dalam catatan angka saja. Sementara fakta di lapangan masyarakat tidak merasakan secara langsung.
Justru tingkat kemiskinan di Sumbar, kata dia, termasuk yang paling rendah di Indonesia dan nilai tukar petani mengalami kenaikan.
“Inflasi ini kan banyak sumbangan dari bahan-bahan pertanian. Dengan naiknya harga pertanian ekonomi masyarakat kita yang 60 persennya petani dan nelayan justru naik,” ujar Audy.
Audy pun optimistis, pada tahun 2023 inflasi akan turun.
“Kalau tahun ini saya yakin berdasarkan kalkulasi hitungan inflasi kita akan rendah lagi, karena sudah mulai di angka yang tinggi,” ujarnya.
Sekdaprov Sumbar Hansastri mengingatkan perlunya kehati-hatian menafsirkan angka agar tidak terjadi kekeliruan, khususnya dalam mengambil kebijakan. Ia menjelaskan pada data inflasi, yang dihitung adalah delta atau selisih pertambahan harga.
“Jadi, inflasi tertinggi bukan berarti harga kita paling tinggi di Indonesia. Tapi itu kita dibandingkan dengan periode sebelumnya,” terang Hansastri.
Menurutnya, petani justru bersyukur, karena di samping inflasi itu terdapat peningkatan nilai tukar petani.
Hal serupa juga disampaikan BPS Sumbar. Data BPS mencatat, pada tahun 2021 surplus produksi pangan di Sumbar menyebabkan harga pangan rendah.
Setelah terjadi delta kenaikan harga pada akhir tahun 2022, bahkan indeks harga konsumen yang menjadi penentu inflasi di Sumbar masih sama dengan provinsi-provinsi lainnya.
Tercatat secara keseluruhan, inflasi di Sumbar, terutama disumbang oleh delta pertambahan harga pada komoditas bensin, beras, angkutan udara, cabai merah, telur, rokok kretek dan rokok filter, mobil, bahan bakar rumah tangga, dan sabun detergen.
Sementara, di antara upaya yang dilakukan dalam pengendalian inflasi yaitu operasi-operasi pasar murah, pencanangan gerakan tanam cabai.
Baca juga: 18 Ribu Warga Sumbar Terima Bantuan Dampak Inflasi
Kemudian, program produksi pupuk organik dan bantuan rumah kompos, pendampingan smart digital farming, bantuan alsintan dan saprodi, optimalisasi alokasi BTT, DTU dan dana desa, serta pemberian subsidi transportasi Trans Padang. [*/pkt]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
