Padang, Padangkita.com – Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk menghapus kantong-kantong kumuh di wilayah pesisir terus menunjukkan progres signifikan. Wali Kota Padang, Fadly Amran, turun langsung meninjau hasil penataan kawasan permukiman di RW 03 Pasir Sebelah, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, pada Senin (19/1/2026).
Proyek strategis ini merupakan wujud kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Fokus utamanya adalah mengubah wajah kawasan pesisir yang padat penduduk menjadi hunian yang lebih manusiawi, sehat, dan tertata rapi.
Dalam kunjungannya, Fadly Amran memeriksa detail kualitas infrastruktur dasar yang telah dibangun. Penataan ini mencakup betonisasi jalan lingkungan, perbaikan sistem drainase untuk mencegah genangan, penyediaan sanitasi layak, hingga rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga setempat.
Fadly Amran menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah pusat atas kucuran dana dan dukungan teknis yang diberikan. Menurutnya, intervensi ini sangat krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.
"Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkomitmen penuh menghadirkan lingkungan permukiman yang bersih, sehat, dan layak huni bagi warga. Dukungan Kementerian PKP ini menjadi akselerator bagi kami dalam mempercepat penuntasan kawasan kumuh di Kota Padang," ujar Fadly Amran di sela-sela peninjauan.
Proyek penataan di Pasia Nan Tigo ini tidak hanya sekadar memoles wajah kampung, melainkan menyentuh aspek vital kebutuhan dasar warga.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Balai Penyedia Sumatera III Kementerian PKP, Aliasmi Zesra, memaparkan rincian teknis pekerjaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penataan kawasan ini mencakup pembangunan jalan lingkungan sepanjang 712 meter dan saluran drainase sepanjang 3.167 meter.
Selain infrastruktur fisik lingkungan, proyek ini juga menyasar hunian warga secara langsung. Sebanyak 11 unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah direhabilitasi, dan fasilitas sanitasi telah dibangun di 52 titik strategis.
"Secara umum, rehabilitasi rumah, pembangunan sanitasi, dan jalan lingkungan telah rampung dikerjakan. Memang sempat ada kendala teknis yang menyebabkan keterlambatan pada pengerjaan saluran air, namun kami menargetkan seluruh pekerjaan tuntas 100 persen pada 29 Januari 2026 nanti," jelas Aliasmi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padang, Raf Indria, menambahkan bahwa proyek transformasi kawasan ini menelan anggaran yang cukup besar. Usulan Pemko Padang yang disetujui oleh Kementerian PKP ini mendapatkan alokasi bantuan sekitar Rp9 miliar dari APBN.
Raf Indria menegaskan bahwa pemerintah kota tidak hanya berpangku tangan menunggu bantuan pusat. Pemko Padang turut mengalokasikan dana pendamping.
Baca Juga: Pemko Padang Gencar Lakukan Rehabilitasi dan Pembersihan Drainase, Upaya Mencegah Banjir
"Sinergi ini penting. Selain bantuan APBN senilai Rp9 miliar, Pemko Padang juga menggelontorkan dukungan melalui APBD. Dana pendamping ini digunakan untuk penyempurnaan infrastruktur pendukung serta penambahan kuota bantuan bedah rumah agar manfaatnya dirasakan lebih banyak warga," pungkas Raf Indria. [*/hdp]
