Transparansi Penanganan Kebocoran Data Pengaruhi Kepercayaan Publik kepada Pemerintah

Transparansi Penanganan Kebocoran Data Pengaruhi Kepercayaan Publik kepada Pemerintah

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah. [Foto: Dok. Humas DPR RI]

Jakarta. Padangkita.com - Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah menekankan pentingnya transparansi Pemerintah kepada masyarakat dalam penanganan kasus kebocoran data.

Langkah ini diharapkan dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem keamanan siber di Indonesia.

"Upaya transparansi diperlukan sebagai jaminan bahwa Negara hadir di setiap permasalahan rakyat. Keamanan siber di Indonesia harus terus ditingkatkan untuk kepentingan publik,” tegas Charles Meikyansyah dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (26/7/2023).

Beberapa waktu lalu, masyarakat dihebohkan dengan pembobolan 337 juta data yang diduga dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Terlebih di dalamnya terdapat nama ibu kandung yang biasa digunakan untuk memverifikasi keamanan perbankan. Selain itu terdapat pula berita mengenai dugaan kebocoran data pengguna kartu kredit yang tak kalah mencuri perhatian.

Charles menyampaikan, bahwa Komisi XI DPR RI yang memiliki ruang lingkup di bidang Keuangan dan Perbankan, menganggap hadirnya Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang tengah disusun regulasi turunannya, akan menjadi payung hukum dalam penegakan kebocoran data pribadi.

Politisi NasDem itu menilai, sengkarut kebocoran data publik juga menjadi salah satu faktor banyaknya masyarakat menjadi korban penipuan perbankan.

"Masalah kebocoran informasi pribadi bukan hanya sebatas urusan data semata, tetapi juga menyangkut integritas dan kepercayaan publik kepada Pemerintah," ungkap legislator Dapil Jawa Timur IV itu.

Charles pun mendukung upaya pemerintah yang terus menangani kasus kebocoran data secara hati-hati. Sebab, menurut dia, tidak sedikit hacker yang hanya menggertak, namun tidak dilengkapi data yang dimiliki saat melakukan penyerangan.

Baca juga: Masalah Kebocoran Data Pemerintah, Ketua DPR RI Desak Segera Lakukan Audit Keamanan Siber

"Gerak cepat dalam menelusuri informasi kebocoran data pribadi sangat dibutuhkan. Termasuk dari dalam internal Perbankan itu sendiri,” ingat Charles. [*/pkt]

Baca Juga

Andre Rosiade dan Menteri Nusron Wahid segera Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Tanah Ulayat
Andre Rosiade dan Menteri Nusron Wahid segera Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Tanah Ulayat
Komisi VI Dukung BUMN Industri Pertahanan Majukan Teknologi dan Kemandirian Alutsista
Komisi VI Dukung BUMN Industri Pertahanan Majukan Teknologi dan Kemandirian Alutsista
Andre Rosiade Apresiasi Presiden Prabowon yang Pesan 70 Ribu Becak Listrik untuk Rakyat
Andre Rosiade Apresiasi Presiden Prabowon yang Pesan 70 Ribu Becak Listrik untuk Rakyat
Bulog Diperintahkan Serap Gabah dan Beras Petani Tanpa Batas, Alex Indra Lukman Minta Kejelasan Peta Jalan
Bulog Diperintahkan Serap Gabah dan Beras Petani Tanpa Batas, Alex Indra Lukman Minta Kejelasan Peta Jalan
Andre Rosiade dan Komisi VI Dampingi Sufmi Dasco Sidak Minyakita di Pasar Kramat Jati
Andre Rosiade dan Komisi VI Dampingi Sufmi Dasco Sidak Minyakita di Pasar Kramat Jati
Anggota Komisi VI DPR Merasa Difitnah, Andre Rosiade: Ada Narasi Sesat, Itu Amplop SPPD
Anggota Komisi VI DPR Merasa Difitnah, Andre Rosiade: Ada Narasi Sesat, Itu Amplop SPPD