Padang, Padangkita.com - Menolak disahkan Rancangan Undang-undang Omnibus Law, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Sumatra Barat unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Rabu (4/3/2020).
Para pengunjukrasa menuntut DPRD Sumbar menyatakan sikap ikut menolak Omnibus Law. Mereka menilai Omnibus Law ini tidak sesuai dengan sistem hukum yang ada di Indonesia.
"Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sistem hukum di indonesia berbeda dari negara-negara luar, tapi Omnibus Law ini diadopsi dari negara-negara luar dan itu rasaya tidak sesuai," ujar Menteri Koordinasi Pergerakan BEM KM Unand, Ichsan Guciano, saat ditemui Padangkita.com di halaman DPRD Sumbar.
Dalam orasinya, dia memaparkan, kehadiran Omnibus Law ini akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon out sourcing dan kontrak kerja yang bebas, masuknya tenaga kerja asing (TKA) yang tidak memiliki skill, serta hilangnya jaminan-jaminan.
Selain itu akan menyebabkan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh dan semakin mudahnya pengusaha memecat buruh membuat kondisi kerja semakin buruk.
Selain itu, ratusan mahasiwa juga menuntut adanya ruang partisipasi bagi mahasiswa dan seluruh masyarakat untuk terlibat dalam setiap perancangan undang-undang.
"Dari awal rancangan (omnibus law) itu tidak melibatkan elemen-elemen yang ada (buruh), yang dilibatkan itu hanya pengusaha dan beberapa kepala daerah" kata Ichsan.
Karena tidak diperbolehkan masuk ke gedung DPRD Sumbar, massa melakukan menyampaikan tuntutan di luar gedung DPRD Sumbar. Kedatangan massa disambut baik oleh Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Bakri Bakar. Ia mengatakan DPRD Sumbar siap menyalurkan tuntutan Mahasiswa.
"DPRD tentu punya fasilitas untuk menyalurkan aspirasi mereka ke pusat," kata Bakri. (mfz)
