Jakarta, Padangkita.com - Pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial terbukti mampu menghadirkan perubahan nyata bagi warga yang bermukim di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Sebuah kisah inspiratif yang sangat kuat datang dari Hulu Aia, Nagari Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatra Barat.
Kisah transformasi ini mengemuka dalam rangkaian Workshop Nasional bertajuk "Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera". Adrison Dt. Gadiang, salah satu tokoh masyarakat Hulu Aia, menceritakan langsung fase kritis yang pernah melanda kampungnya dalam sesi dialog interaktif "Cerita dari Tapak". Sesi inspiratif yang dipandu oleh Manajer Program KKI Warsi, Riche Rahma Dewita, ini turut menghadirkan Yolanda selaku fasilitator pendamping yang turun langsung ke tengah masyarakat.
Di masa lalu, kawasan Hulu Aia sempat berada pada fase krisis ekologi yang mengkhawatirkan. Masyarakat setempat menggantungkan roda perekonomian dari aktivitas pembalakan liar dan pembukaan lahan perkebunan tanpa terencana.
"Kami ini dulu pembalak. Kayu menjadi sumber ekonomi, karena tidak ada pilihan lain," ungkap Adrison secara terang-terangan mengenang masa kelam tersebut.
Namun, seiring berjalannya waktu, aktivitas pembalakan tak lagi memberikan keuntungan yang sepadan. Jarak tempuh untuk mencari kayu semakin jauh, biaya operasional membengkak, dan yang paling mengkhawatirkan adalah dampak kerusakan lingkungan yang mulai mengancam kehidupan mereka, khususnya terkait penyusutan sumber air.
Padahal, kawasan Hulu Aia sesuai dengan namanya adalah urat nadi bagi dua sungai besar, yakni Batang Sinipan yang mengalir ke Limapuluh Kota dan Batang Kampar yang mendistribusikan air hingga ke Provinsi Riau.
Momentum titik balik pun tiba ketika kesadaran kolektif masyarakat untuk menyelamatkan hutan mulai tumbuh secara perlahan. Kesadaran ini kemudian disambut hangat dan diperkuat oleh kehadiran lembaga KKI Warsi yang secara konsisten memberikan pendampingan intensif terkait pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Melalui pendekatan personal dan dialog adat yang mendalam, masyarakat diperkenalkan pada konsep Hutan Kemasyarakatan (HKm). Skema Perhutanan Sosial ini dipandang sebagai jalan penebusan atas kerusakan hutan di masa lampau sekaligus upaya mewariskan ruang hidup yang beradab bagi anak cucu.
"Kami punya kesadaran, tapi tidak tahu bagaimana mengembalikan hutan yang sudah dibabat. Pendampingan Warsi membuka jalan itu," tambah Adrison menjelaskan peran vital para pendamping.
Kini, pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Hulu Aia dikembangkan sepenuhnya berbasis kearifan adat dan ulayat setempat. Tak kurang dari 88 kepala keluarga yang merupakan keturunan dari enam suku besar, yakni Pitopang Baruah, Pitopang Bukit, Pauh, Sambilan, Bodi, dan Melayu, turut dilibatkan secara aktif.
Mereka bergotong royong mengelola kawasan seluas 1.184 hektare yang kini telah mendapatkan legalitas melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8495/MMENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021.
Dalam tatanan pelaksanaannya, tokoh adat atau ninik mamak memegang peranan kunci. Mereka berwenang menentukan batas wilayah mana yang boleh dimanfaatkan secara ekonomi, area yang harus dipulihkan secara bertahap, hingga zona larangan yang mutlak tidak boleh digarap, terutama di kawasan hulu dan sumber mata air.
Model kepemimpinan ini menjadikan tata kelola hutan seimbang antara fungsi pelestarian ekologi, perputaran ekonomi, dan pelestarian budaya.
"Di Hulu Aia ada wilayah adat yang tidak boleh dikelola. Sumber air tidak boleh ada ladang atau penebangan. Kalau rusak di hulu, dampaknya sampai ke Limapuluh Kota dan Riau," jelas Riche Rahma Dewita memaparkan ketatnya hukum adat di kawasan tersebut.
Setelah resmi mengantongi izin, langkah nyata yang langsung dikebut adalah merehabilitasi kembali kawasan hutan yang telah terdegradasi. Masyarakat berinisiatif menanam komoditas bernilai ekonomi namun berfungsi sebagai tanaman peneduh penyerap air, seperti kopi, durian, alpukat, melinjo, mahoni, matoa, manggis, hingga pohon kayu manis.
"Harapannya hutan kami pulih, dan kami punya sumber ekonomi baru," tutur Adrison optimistis.
Keberhasilan luar biasa masyarakat Hulu Aia ini menjadi cerita rujukan dalam workshop nasional yang diselenggarakan atas kolaborasi strategis antara Kementerian Kehutanan dengan konsorsium World Resources Institute (WRI) Indonesia, KKI Warsi, dan Kawal Borneo Community Foundation.
Acara berskala besar ini merupakan puncak capaian Program Enhancing Community Forest Tenure and Sustainable Livelihoods, yang didanai secara langsung oleh Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI).
Kegiatan yang telah dirintis dan disalurkan melalui Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) ini telah berjalan sejak tahun 2021, menyasar pendampingan inklusif di lima provinsi prioritas, yakni Aceh, Sumatra Barat, Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Ruang pertemuan ini juga memantik ide kolaborasi multipihak agar dampak program makin meluas dan terukur.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, saat membuka acara tersebut melontarkan pujian atas pendekatan dari akar rumput ini. "Pembelajaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa yang berhasil menyelamatkan hutan adalah mereka yang mampu bekerja sama dengan masyarakat, menjadikan hutan tidak berjarak dengan rakyat," tegas Raja Juli Antoni.
Pengakuan atas keberhasilan ini juga disuarakan oleh Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Rut Kruger Giverin. "Atas nama Pemerintah Norwegia, kami bangga mendukung upaya tata kelola hutan yang produktif dan inklusif melalui Perhutanan Sosial," ucapnya bangga.
Dalam empat tahun lima bulan perjalanannya, program prestisius ini berhasil mendampingi tata kelola lebih dari 57.000 hektare lahan yang telah berizin. Rangkaian kisah sukses masyarakat akar rumput ini turut dibukukan dalam sebuah mahakarya berjudul "Stories of Impact" yang diserahkan langsung dalam perhelatan tersebut.
Menutup seluruh rangkaian capaian ini, Direktur KKI Warsi, Adi Junedi, menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas kolaborasi hebat dari berbagai pihak. Menurutnya, transformasi di Hulu Aia menjadi bukti sahih bahwa kearifan lokal yang difasilitasi dengan baik akan melahirkan keadilan ekologis dan kemandirian ekonomi.
Baca Juga: Audit Berlapis Demi Akuntabilitas: KKI Warsi Jamin Transparansi Dana Lingkungan REDD+ GCF.
"Setiap langkah yang dimulai dari masyarakat dan setiap kearifan lokal yang dijalankan membawa kebaikan bagi alam dan kehidupan bersama. Terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berdaya," tutup Adi Junedi. [*/hdp]
