Padang, Padangkita.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka Pelatihan Penyusunan Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana tahun 2026 di Aula BPSDM Sumbar, Senin (6/4/2026).
Acara dihadiri Forkopimda Sumbar, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala BPSDM Sumbar, Kepala Pusat Studi Bencana UNP, Koordinator Kogami Sumbar, serta Ketua Yayasan Langkah Indonesia Berkelanjutan Sumbar.
Menurut Mahyeldi, Provinsi Sumbar merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, baik bencana geologi maupun hidrometeorologi. Beberapa tahun terakhir, bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan gelombang pasang menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi frekuensi maupun dampaknya.
“Seringnya terjadi bencana di Sumbar menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana di Sumbar,” kata Mahyeldi.
Sehingga, lanjut dia, upaya yang dilakukan bersama seluruh pihak terkait untuk menyusun pedoman bisa menjadi arah dan kebijakan ketika menangani bencana di Sumbar.
“Kami berharap dokumen yang dibuat nanti bisa didiskusikan dengan baik sehingga bisa menjadikan peluang bersama dalam menangani bencana yang ada di Sumbar,” ujarnya.
Mahyeldi minta agar penyusunan rencana kontingensi menjadi perhatian semua pemangku kepentingan, sehingga dapat mengintervensi saat sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan pasca-terjadi bencana.
Disebutkan juga, khusus pada tahun 2025, Sumbar menghadapi salah satu peristiwa bencana hidrometeorologi terbesar yang melanda wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Barat (Sumbar). Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 dipicu oleh curah hujan ekstrem yang diperparah oleh fenomena siklon tropis di sekitar wilayah Sumatera.
Berdasarkan data yang dihimpun, dampak bencana di Sumbar sangat signifikan, dengan korban jiwa mencapai sekitar 264 orang meninggal dunia, puluhan orang hilang, serta ratusan lainnya mengalami luka-luka.
“Secara keseluruhan dalam skala Pulau Sumatera, bencana ini menyebabkan lebih dari 1.200 korban meninggal dunia, jutaan masyarakat terdampak, dan lebih dari 1 juta jiwa mengungsi,” papar Mahyeldi.
Bahka, pada laporan lapangan di Sumbar, tercatat puluhan ribu warga terdampak dan ribuan rumah mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor.
“Peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua bahwa kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana,” ucapnya.
Penanganan darurat saja tidak cukup, namun harus didukung dengan perencanaan yang matang, terstruktur, dan teruji. Salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut adalah rencana kontingensi, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi potensi bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Saya minta semua bisa saling bekerja sama, agar dokumen yang disusun ini menjadi berkualitas dan dapat diimplementasikan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar Barlius mengatakan, dokumen Renkon memang penting untuk disusun, khususnya di Provinsi Sumbar sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
“Karena wilayah kita mempunyai potensi bencana yang besar dan beragam, dengan ancaman bencana gempa, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrem dan abrasi,” kata Barlius.
Dengan adanya dokumen Renkon, lanjut dia, apabila terjadi tanggap darurat bencana, maka seluruh komponen yang telah menandatangani komitmen dokumen Renkon akan mengerahakan sumber daya, logistik, dan peralatan dalam penanganan bencana yang terjadi,.
Barlius berharap dengan keterlibatan aktif unsur-unsur pentahelix kebencanaan dalam kegiatan tersebut, dapat dihasilkan output berupa pengorganisasian kebijakan dan strategi yang efektif, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.
“Jadi, besar harapan saya kepada peserta dapat mengikuti secara serius dan berperan aktif dalam kegiatan ini, sehingga menghasilkan dokumen yang baik,” pungkasnya.
Selanjutnya Barlius berharap melalui kegiatan pelatihan tersebut, seluruh peserta dapat memahami konsep dan metodologi penyusunan rencana kontingensi secara komprehensif, meningkatkan kapasitas koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, serta menghasilkan dokumen rencana kontingensi yang aplikatif dan dapat diimplementasikan saat terjadi keadaan darurat.
Baca juga: Kinerja Gubernur Mahyeldi dalam Penanganan Dampak Bencana Diapresiasi Menteri ESDM
Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pentahelix antara lain TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media massa, serta masyarakat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh. [*/pkt]