Jakarta, Padangkita.com — Pemerintah resmi menambah satu daerah lagi di Sumatera Barat (Sumbar) sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR), yaitu Kabupaten Limapuluh Kota. Sebelumnya, program ini hanya dialokasikan untuk dua daerah, yakni Kabupaten Solok dan Dharmasraya.
Kepastian iiperoleh usai pertemuan antara Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy bersama Bupati Limapuluh Kota dan Bupati Solok dengan jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Sosial (Kemensos) serta Direktorat Jenderal Strategis Kementerian PU, di Jakarta, Selasa (12/11/2025).
“Dari hasil koordinasi yang kita lakukan, Sumatera Barat mendapat tambahan satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Setelah Solok dan Dharmasraya, kini juga di Kabupaten Lima Puluh Kota,” ujar Vasko di Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Vasko menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kementerian teknis menjadi kunci percepatan program nasional di tingkat daerah. Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam proses koordinasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari langkah konkret memperjuangkan percepatan pembangunan yang menyentuh masyarakat.
“Daerah harus aktif, komunikatif, dan siap bergerak. Semakin cepat kita menyiapkan dukungan dan lahan, semakin cepat pula manfaat program ini dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota, Safni menyampaikan bahwa penetapan daerahnya sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat akan membuka akses pendidikan yang lebih setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Program ini sangat berarti bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera di Limapuluh Kota. Kami siap mendukung penuh agar pembangunan bisa segera dimulai,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang masuk kategori desil 1–2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca juga: Sekolah Rakyat di Sumbar Resmi Diluncurkan, 250 Siswa jadi Angkatan Pertama di 3 SR
Sekolah ini dirancang dengn konsep berasrama penuh, mencakup jenjang SD hingga SMA, dengan seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan asrama ditanggung negara. Setiap unit pembangunan diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp200 miliar, mencakup sarana belajar, asrama, dan fasilitas penunjang lainnya. [*/adpsb]
