Padang, Padangkita.com - Rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat penolakan dari anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Ali Tanjung.
Dia menilai kebijakan tersebut akan menambah beban ekonomi masyarakat yang morat marit usai diterpa Pandemi Covid-19.
“Secara pribadi dan partai kita menolak kebijakan yang tidak pro rakyat tersebut,” kata Ali Tanjung di Padang, Senin (29/8/2022).
Diketahui, rapat terakhir dalam internal pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM akan berlaku pada 1 September 2022. Kemungkinan kenaikan harga BBM Pertalite di SPBU Pertamina masih akan berada di bawah Rp 10.000 per liter dengan range kenaikan Rp 1.000 sampai Rp 2.500 dari harga yang saat ini Rp 7.650 per liter.
Ali Tanjung yang menjabat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumbar ini menegaskan, saat ini pandemi masih belum 100 persen hilang di Indonesia, bahkan di beberapa daerah ditemukan varian baru, begitupun ekonomi masyarakat yang belum pulih.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Sumbar bidang keuangan ini menyarankan pemerintah untuk mencari solusi dalam menghadapi situasi yang terjadi saat ini.
"Jangan serta merta melakukan kenaikan harga BBM yang akan memiliki dampak besar pada ekonomi. Jika naik maka semua harga kebutuhan akan naik, ini pasti terjadi," katanya.
Menurutnya langkah yang tepat dilakukan saat ini adalah melakukan pengawasan dan ketat dalam menyaring masyarakat untuk mengonsumsi bahan bakar bersubsidi.
"Masih ada industri yang memakai BBM bersubsidi, begitu juga orang kaya yang menggunakan bahan bakar bersubsidi. Ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran," katanya.
Menurut dia apabila hal itu benar-benar dilakukan dan pendistribusian BBM bersubsidi ini tepat sasaran maka akan menurunkan beban yang ditanggung negara.
"Selama ini terkesan ada pembiaran sehingga BBM subsidi dengan gampang digunakan orang yang tidak tepat," kata dia.
Dirinya mendukung upaya Pertamina dalam menyaring orang yang akan mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi dengan aplikasi serta sistem yang mereka buat.
"Digitalisasi penyaluran ini tentu bagus dan banyak tantangan di lapangan. Kita dukung itu namun untuk menaikkan harga BBM, kita dengan tegas menolak hal tersebut," kata dia.
Selain itu pemerintah juga dapat mencari alternatif dengan membeli minyak mentah yang dapat diolah di dalam negeri dan ini tentu tidak membutuhkan anggaran yang banyak.
"Apalagi Sumbar saat ini mengalami inflasi yang cukup tinggi dan apabila harga BBM naik maka memberatkan masyarakat Sumbar," katanya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib yang juga Fraksi Demokrat mengatakan, saat ini masih tidak sesuai peruntukan BBM bersubsidi yang di tunjukkan dengan data 80 persen pengguna BBM bersubsidi adalah golongan mampu.
“Saya melihat pengguna motor ini menyerap konsumsi BBM tidak terlalu signifikan. Pengguna motor inilah yang mestinya mendapat kesempatan seluasnya untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi baik dari jenis pertalite maupun solar,” jelas dia.
Selain itu terang Suwirpen, mobil di bawah 1500 cc juga masih dapat ditoleransi untuk menikmati subsidi BBM. Dan yang perlu mendapat prioritas adalah para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dimana kendaraan logistiknya perlu dapat sokongan untuk mengembangkan bisnis mereka.
Baca Juga: Gawat! BBM Bersubsidi Terancam Over Kuota, Ternyata Hal Ini Penyebabnya
Dia mengingatkan pemerintah, bahwa ketika BBM naik, dengan kondisi perekonomian belum normal akibat pandemi, akan memicu peningkatan inflasi yang sangat besar. Bahkan, daya beli masyarakat akan semakin jatuh yang menyebabkan angka kemiskinan semakin melonjak. [isr]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
