Walikota Padabng saat meresmikan kampung literasi di Kampung Batu, Batang Arau. (Foto: Humas Pemko)
Padangkita.com - Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyatakan pemerintah perlu mengkaji secara matang perihal sekolah lima hari yang akan segera diberlakukan.
Seperti diketahui, Kemendikbud merilis Peraturan Menteri (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang kebijakan sekolah selama lima hari resmi diberlakukan.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya mengkaji secara mendalam soal kebijakan sekolah 5 hari tersebut tetapi juga harus melibatkan seluruh daerah di Indonesia.
"Pemerintah perlu melibatkan seluruh kabupaten/kota sebelum memutuskan hal tersebut" terang Mahyeldi.
Mahyeldi menambahkan butuh komunikasi dan dialog antara pemerintah pusat dengan daerah agar ada kepastian dan jawaban mengenai kesiapan tiap-tiap daerah mengenai rencana sekolah 5 hari tersebut, seperti dilansir dari situs pemko.
Sebelumnya, wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa kebijakan 'full day school' (FDS) lima hari tidak bisa diputuskan saja oleh Mendikbud.
"Keputusan itu harus melibatkan Presiden," tegasnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah meminta kebijakan ini dijadikan opsional. Tidak berlaku wajib bagi sekolah di Indonesia. Karena masih banyak sekolah yang menggunakan shift.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan program lima hari sekolah dilaksanakan secara bertahap di daerah sesuai dengan kondisi kesiapan dan kemampuan masing-masing.
