Jakarta, Padangkita.com - Upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang pada November 2025 lalu terus menjadi fokus utama pemerintah daerah setempat. Guna mempercepat proses kebangkitan tersebut, kepastian hukum terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan sarana pendidikan menjadi kunci kelancarannya.
Sebagai langkah konkret, Wali Kota Padang, Fadly Amran, melakukan jemput bola dengan menemui langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Jakarta pada Selasa (24/2/2026).
Dalam pertemuan strategis tersebut, Fadly memaparkan kesiapan Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang telah menyediakan sejumlah lahan untuk lokasi Huntap bagi warga yang terdampak bencana. Pemetaan lahan ini dilakukan secara cermat agar relokasi warga berjalan aman dan tertata.
Adapun lahan Huntap tersebut tersebar di tiga titik strategis. Titik pertama berada di Kelurahan Balai Gadang dengan luas eksisting 2,9 hektare dan rencana penambahan pengadaan seluas 2,2 hektare. Titik kedua berlokasi di Kelurahan Simpang Haru dengan luas 5.000 meter persegi. Sementara titik ketiga disiapkan di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, dengan hamparan seluas 4,6 hektare.
Selain fokus pada hunian, sektor pendidikan turut menjadi prioritas. Wali Kota Padang turut meminta dukungan kementerian untuk pengadaan tanah pembangunan Sekolah Rakyat. Total kebutuhan lahan mencapai 8,1 hektare, yang bersumber dari optimalisasi aset Pemerintah Kota Padang seluas 4 hektare dan rencana pengadaan tanah baru seluas 4,1 hektare.
Langkah percepatan ini diakui Fadly menemui sejumlah tantangan administratif di lapangan, sehingga intervensi dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan.
"Kami berharap dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat kepastian hukum lahan-lahan ini. Di lapangan, masih ada lahan yang belum bersertifikat hingga yang berstatus turun waris. Dengan adanya kepastian hukum, kami yakin pembangunan Sekolah Rakyat dan Huntap ini dapat berjalan dengan lancar dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat," ujar Fadly Amran usai pertemuan tersebut.
Aspirasi dari Pemko Padang ini mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengapresiasi langkah proaktif daerah dan memastikan jajarannya akan mengawal ketat percepatan administrasi pertanahan yang dibutuhkan.
"Kami mendukung penuh pengadaan tanah untuk Sekolah Rakyat dan Huntap ini, karena hal tersebut juga merupakan turunan dari perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami akan memastikan semua proses administrasi pertanahan berjalan dengan cepat, akuntabel, dan transparan," kata Nusron Wahid menegaskan komitmennya.
Tidak berhenti pada isu pascabencana, pertemuan ini juga dimanfaatkan Pemko Padang untuk membahas penataan tata ruang kota jangka panjang. Fadly Amran turut memohon dukungan Menteri ATR/BPN terkait percepatan sertifikasi lahan Pusat Pemko Padang yang memiliki luas sekitar 40 hektare.
Selain itu, kedua tokoh ini juga mendiskusikan harmonisasi regulasi mengenai pengelolaan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta urgensi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang yang harus disesuaikan kembali dengan mitigasi pascabencana hidrometeorologi. [*/hdp]
