Padang, Padangkita.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, memberikan tantangan kepada seluruh penyuluh pertanian di Sumatera Barat untuk mewujudkan lonjakan produktivitas tanaman padi pada tahun 2026. Optimisme ini didasari oleh temuan metode bertanam inovatif yang telah teruji di Sumatera Barat, yakni metode Sawah Pokok Murah.

Hal tersebut diungkapkan Alex dalam acara silaturahmi sekaligus buka puasa bersama para penyuluh pertanian se-Sumatera Barat yang digelar di UNP Hotel & Convention, Padang, pada Sabtu sore.

Iklan

Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan penyuluh dari Kota Padang, Kabupaten Dharmasraya, Pesisir Selatan, dan Agam. Hadir pula Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti, beserta jajarannya.

Di hadapan para hadirin, Alex memaparkan bahwa dukungan terhadap inovasi pertanian ini telah masuk dalam agenda nasional.

Iklan

“Mendukung metode Sawah Pokok Murah ini, APBN Tahun 2026 telah mengalokasikan bantuan untuk 2.000 hektare sawah bagi petani Sumatera Barat. Jika jatah ini direalisasikan, insyaallah, produktivitas itu mampu diwujudkan sehingga petani Sumbar tercatat sebagai penghasil beras dengan biaya produksi rendah di Indonesia,” terang Alex dengan nada optimistis.

Lebih lanjut, Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat ini menyoroti fenomena tingginya biaya produksi yang berdampak langsung pada daya saing harga jual beras di pasaran. Alex mengungkapkan fakta bahwa stok beras dalam negeri yang tersimpan di gudang Bulog per 22 Desember 2025 telah menembus 3,5 juta ton, sebuah angka terbesar sepanjang sejarah.

“Pertanyaannya, jika produktivitas panen terus ditingkatkan, sementara konsumsi tetap, maka pertanyaannya adalah stok cadangan beras kita ini mau diapakan?” tanya Alex memantik diskusi.

“Untuk diekspor, masih kalah bersaing dengan beras Vietnam yang harga jualnya jauh lebih murah,” tambahnya.

Iklan

Sebagai perbandingan, Alex mencontohkan harga jual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Indonesia yang berada di angka Rp12.500 per kilogram. Beras SPHP ini memiliki tingkat patahan (*broken*) atau menir di angka 25 hingga 40 persen.

“Beras asal Vietnam, dijual senilai Rp10.000 per Kg dengan kadar broken 5 persen. Jelas, kondisi ini tak akan mampu membuat beras kita bersaing menembus pasar global,” tegas Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI tersebut.

Guna membuat harga jual beras nasional kembali kompetitif, Alex menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan memangkas biaya produksi di tingkat petani. Di sinilah metode Sawah Pokok Murah memainkan peran krusial.

Bertanam padi dengan metode ini diklaim nyaris tidak memerlukan biaya besar untuk pengolahan tanah, pemupukan, penyiangan gulma, hingga penyemprotan hama.

“Dari demplot uji coba yang telah dilakukan penemunya, Ir Djoni dengan petani di hampir seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat, hasilnya lebih unggul jika dibandingkan dengan metode yang telah dipraktikkan petani kita selama ini,” ungkapnya.

Selain fokus pada produktivitas, Alex juga menaruh perhatian besar pada kesejahteraan para penyuluh. Ia mengungkapkan bahwa dari total lebih dari 38 ribu penyuluh pertanian di Indonesia, pada tahun 2026 pemerintah baru dapat menyediakan 10.000 unit kendaraan operasional berupa sepeda motor.

“Para penyuluh kita ini adalah pahlawan swasembada beras yang berhasil diwujudkan Kementerian Pertanian di tahun 2025 lalu. Penyuluh ini layak diapresiasi dengan bantuan kendaraan operasional, tapi jumlahnya masih tak sesuai kebutuhan,” terang Alex.

Ia merefleksikan konsep kesejahteraan petani yang digagas pemerintah lewat kebijakan satu harga, yakni Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) senilai Rp6.500 per kilogram untuk semua kualitas.

“Menyejahterakan petani, tak mungkin terealisasi jika penyuluhnya tidak ikut sejahtera,” tegasnya.

Menurut Alex, apresiasi ini sangat penting mengingat keberhasilan Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang berswasembada beras tidak lepas dari keringat para penyuluh, apalagi dengan kondisi topografi daerah yang didominasi perbukitan sehingga lahan sawah sangat terbatas.

“Jika hingga akhir tahun 2026 nanti, petani Sumatera Barat bersama penyuluh mampu menghasilkan beras kualitas premium dengan harga produksi rendah, maka tantangan untuk merebut pasar global bisa diwujudkan,” tuturnya.

Pada akhir pemaparannya, Alex juga berkomitmen untuk memperjuangkan nasib para penyuluh hama agar dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah pusat, menyusul jejak penyuluh pertanian yang telah direalisasikan sejak tahun lalu.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dorong Implementasi Teknik “Sawah Bapokok Murah” untuk Swasembada Pangan

“Peran penyuluh hama itu juga sangat vital. Layak diperjuangkan sebagai pegawai pusat, terlebih jumlahnya juga tidak sebanyak penyuluh pertanian,” tutup Alex. [*/hdp]