Padang, Padangkita.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) siap untuk melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 mulai Juni ini, setelah sempat tertunda akibat penyebaran Covid-19.
Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan, KPU (pusat) telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan beberapa pihak terkait, mulai dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Kementerian Kesehatan, DPR, hingga pemerintah (Kemendagri).
Kesepakatannya, pemilu kepala daerah atau pilkada serentak akan diadakan 9 Desember 2020 mendatang.
Dengan begitu, tahapan pilkada yang tertunda sebelumnya harus dimulai bulan Juni ini juga, sehingga proses tahapan pilkada tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya hingga hari pencoblosan.
"Kalau pilkada itu dilaksanakan 9 Desember, bisa dimaknai bahwa tahapan harus dimulai bulan Juni ini," ujar Amnasmen dalam diskusi virtual, Jumat (12/6/2020).
Dia menilai, keputusan KPU (pusat) menjadi sebuah undang-undang yang mesti dilaksanakan oleh KPU Sumbar. Maka demikian, kata Amnasmen, KPU Sumbar akan mempersiapkan beberapa hal dalam melanjutkan tahapan pilkada itu meskpun masih dalam masa pandemi.
"Pemerintah dengan tegas menyampaikan bahwa 9 Desember 2020 adalah hari pelaksanaan pilkada 2020 yang tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata Amnasmen.
Baca juga: KPU Bukittinggi Ajukan Tambahan Anggaran Pilkada Rp1 Miliar
Tahapan pilkada Juni ini adalah pengukuhkan kembali semua PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang sempat tertunda.
Selanjutnya, verifikasi faktual pasangan calon independen yang paling tidak akan dimulai pada tanggal 20 Juni 2020.
"Kami akan melakukan verifikasi faktual setelah PPS dan PPK kami kukukan kembali dan kami beri pembekalan, setidak-tidaknya tanggal 20 besok kami mesti melaksanakan verifikasi faktual," ucap Amnasmen.
Soal keamanan dan keselamatan petugas di lapangan, kata Amnasmen, pihaknya juga telah mempersiapkan dengan matang, mulai dari kesiapan APD (alat pelindung diri), hingga kesiapan masyarakat untuk menerima petugas di lapangan.
"Ibaratnya, KPU akan berperang tentu mesti dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan yang baik, ini tidak hanya soal masker, hand sanitizer, tetapi apakah KPU akan terjun ke lapangan akan diterima oleh masyarakat," tuturnya. [mfz/pkt]
