Padang, Padangkita.com – Pengawasan di perairan Sumatra Barat (Sumbar), bakal meningkat sejalan dengan hadirnya 3 kapal baru. Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meresmikan operasi 3 kapal baru tersebut, di Pelabuhan Bungus, Kota Padang, Minggu (12/11/2023). Tiga kapal itu terdiri dari 1 Kapal Pengawas dan 2 Kapal Konservasi.
Menurut Mahyeldi, pengoperasian 3 armada perairan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemantauan, pengendalian, serta pengawasan terhadap kapal perikanan di perairan Sumbar, sehingga tidak terjadi aktivitas penangkapan ikan yang melanggar ketentuan dan aturan.
"Pemprov Sumbar turut berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan di Pantai Barat Sumatra. Sebab, posisi geografis Sumbar persis di tengah-tengah Sumatra, dengan potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Sehingga, ada potensi pihak-pihak tertentu melakukan praktek penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan," ungkap Mahyeldi.
Ada pun tiga unit kapal yang diresmikan tersebut, kata Mahyeldi, terdiri dari 1 unit Kapal Sailfish yang berfungsi melakukan pengawasan atas kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan, sehingga tidak melakukan illegal fishing, seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan itu sendiri.
"Dua unit kapal lainnya, adalah Chelonia Mydas dan Anemon. Gunanya untuk monitoring dan pengawasan terhadap kawasan konservasi, sehingga kawasan konservasi tersebut tetap terpelihara, ekosistem di sekitarnya dapat terjaga, dan pemanfaatan kawasan konservasi sesuai zonasi yang telah ditetapkan dapat dimaksimalkan. Ketiga kapal ini kita anggarkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023," terang Mahyeldi.
Ia juga menyebutkan, sebelumnya terdapat beberapa kasus tindakan ilegal penangkapan ikan di perairan laut Sumbar, seperti pelanggaran terhadap jalur penangkapan ikan, pelanggaraan terkait dokumen kapal yang tidak lengkap, serta penggunaan alat tangkap terlarang dan merusak (destructive fishing).
"Seperti yang baru-baru ini terjadi di Pasaman Barat, di mana terjadi penggunaan alat tangkap penangkapan trawl, yang diindikasikan dilakukan oleh nelayan dari luar Sumbar," kata Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan da Perikanan (DKP) Sumbar Reti Wafda mengatakan, kehadiran tiga kapal baru tersebut akan dapat meningkatkan kekuatan armada pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di Sumbar. Penguatan dilakukan seiring dengan penetapan zona-zona penangkapan ikan berbasis kuota, demi menyeimbangkan kelestarian laut dan ekonomi biru bagi masyarakat.
"Sebagai daerah maritim, Sumbar tentu harus memiliki sistem pengawasan yang kuat di wilayah perairan, salah satunya dengan adanya salifish ini. Sehingga, dapat digunakan untuk meningkatkan penjagaan terhadap kedaulatan dan kelestarian laut, yang muaranya adalah kesejahteraan masyarakat," kata Reti.
Baca juga: LKKPN Lakukan Pengembangan Pulau Pandan, Ini Tanggapan Pemko Padang
Namun demikian, lanjut Reti, Pemprov Sumbar akan senantiasa meningkatkan kerja sama yang sinergitas dengan berbagai pihak dalam menjaga kedaulatan tersebut, terutama dengan aparatur TNI/Polri, mengingat cakupan wilayah perairan Sumbar yang cukup luas. [*/adpsb]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
