Padang, Padangkita.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Arry Yuswandi menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan agenda penting yang harus diwujudkan bersama.
“Pemprov Sumbar mendorong seluruh perangkat daerah menghadirkan layanan publik yang adil, inklusif, dan menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), sejalan dengan visi terwujudnya Sumbar madani yang maju dan berkeadilan,” ungkap Arry Yuswandi dalam kegiatan pendampingan Standar Pelayanan (SP), Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), dan Standardisasi Jenis Pelayanan lingkup Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Sumbar.
Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat (3/10/2025), dihadiri Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Dr. Ajib Rakhmawanto.
Kemudian, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Dina Febri Yanti, seluruh Kepala OPD Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten/Kota se-Sumbar.
Sekda Arry juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar menyambut baik lahirnya Permen PAN-RB No. 11 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.
“Kami menyambut baik Permen PAN-RB Nomor 11 tahun 2024. Ini dapat memperkuat komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang humanis, inklusif, dan berkeadilan,” ungkapnya.
Kemudian, ia menilai digitalisasi pelayanan publik merupakan sebuah keharusan untuk membangun birokrasi yang sederhana, cepat, dan transparan.
Sehingga, keberadaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) sangat strategis untuk mendorong reformasi birokrasi pada instansi pemerintahan.
“Kami sangat mengapresiasi hadirnya SIPPN sebagai instrumen nasional yang menyediakan basis data terintegrasi terkait jenis dan standar pelayanan publik. Sistem ini mendukung transparansi sekaligus mendorong akuntabilitas dan percepatan penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik),” papar Arry.
Ia melanjutkan, saat ini Pemprov Sumbar sedang menjalankan sejumlah strategi untuk meningkatkan pelayanan publik. Di antaranya dengan melakukan penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan penguatan Standar Pelayanan (SP), serta Pengembangan Platform Digital Terintegrasi (SEPAKAT).
Berikutnya mengadakan Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik (KPP-IPP), kerja sama dengan mitra strategis, optimalisasi pemanfaatan SIPPN, dan peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN.
Sekda Arry berharap, Kemen PAN-RB terus mendukung Pemprov Sumbar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh Pemerintah Provinsi. Kami sangat mengharapkan bimbingan, arahan, dan pendampingan dari Kementerian PAN-RB agar kualitas pelayanan publik di Sumbar terus meningkat dan bisa sesuai standar yang ditetapkan,” katanya.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Dr. Ajib Rakhmawanto menekankan bahwa standar pelayanan merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan layanan.
“Standar pelayanan adalah kunci dan tolak ukur agar layanan publik dapat berjalan dengan baik, pasti, dan terukur. Seluruh jenis layanan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota harus memenuhi standar yang jelas.”, tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keseragaman dalam penamaan dan penyelenggaraan layanan publik. Agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Kami berharap pemerintah daerah memastikan bahwa layanan publik berbasis elektronik maupun aplikasi mesti terstandarisasi dan tidak lagi berbeda-beda namanya, meskipun substansinya sama.
Pihaknya menargetkan, SIPPN menjadi instrumen yang jelas, terukur, dan mampu menyajikan data akurat terkait penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Ajib pun memberikan apresiasi, atas capaian Provinsi Sumatera Barat dalam pemenuhan data pelayanan publik.
Baca juga: Gubernur Mahyeldi Terima Penghargaan Pelayanan Publik Berkualitas Tinggi dari Ombudsman
“Sumatera Barat akan kami jadikan role model, karena sudah memiliki data valid sebesar 85%. Harapan kami, data ini terus diperbaiki agar semakin akurat dan memudahkan peningkatan kualitas pelayanan publik ke depan,” kata Ajib. [*/adpsb]
