Padang, Padangkita.com - Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) termasuk dalam lima provinsi dengan tingkat inflasi melebihi tingkat inflasi di Indonesia saat ini, pada angka 4, 94 persen.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8/2022).
Sumbar bahkan masuk dalam kategori kedua provinsi yang mengalami inflasi tertinggi secara nasional, yaitu mencapai 8,01 persen, setelah Provinsi Jambi yang mencapai 8,55 persen.
"Terkait hal ini tiap provinsi harus peka terhadap angka kenaikan inflasi di daerah masing-masing, Gubernur harus bekerjasama dengan tim TPID di daerah maupun di pusat. Tanyakan di daerah mana harga pangannya naik," tegas Presiden saat rapat tersebut.
Rakornas tersebut mengangkat tema "Sinergi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Nasional", yang juga diikuti Gubernur Sumbar, Mahyeldi secara virtual di ruang rapat Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Jl. Sudirman, Kota Padang.
Didampingi Kepala Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Wahyu Purnama, Gubernur mengatakan, ia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan segera menindaklanjuti arahan Presiden tersebut dengan menyiapkan beberapa langkah strategis.
Pada rapat itu, Mahyeldi menyatakan komitmennya untuk menekan tingkat inflasi di Sumbar sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Diantaranya menurut Buya Mahyeldi adalah penanaman cabe dengan menggerakkan Kelompok Wanita Tani (KWT), mendorong masyarakat memakai pupuk organik, dan akan melakukan bazar murah di depan Kantor Gubernur.
"Terkait pupuk organik, kita akan membuat kebijakan untuk memberikan insentif berupa pemberian rumah kompos dan mesin pengolah kompos kepada kelompok tani," kata gubernur.
Gubernur berharap langkah strategis ini dapat mempengaruhi keseimbangan inflasi tidak hanya pada tahun ini saja namun berefek pada tahun 2023 yang akan datang.
"Kita harus melakukan langkah jangka panjang, disamping itu kita harus menjaga kelancaran distribusi barang-barang di Sumbar," lanjut gubernur.
Gubernur juga menambahkan, pihaknya saat ini sudah mulai melakukan perbaikan infrastruktur di tiga ruas jalan Padang - Solok. Gubernur juga berharap masyarakat meningkatkan produksi di beberapa komoditi seperti beras, daging ayam, telur, dan komoditi lainnya yang mempengaruhi inflasi di Sumbar.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar Wahyu Purnama, mengatakan bazar murah rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus, yang akan menghadirkan beberapa distributor komoditas pangan yang mengalami kenaikan akibat inflasi.
Di kesempatan itu juga, Wahyu menyerahkan tujuh pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 (Uang TE 2022) kepada gubernur dengan nominal yang dikeluarkan dalam bentuk pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000.
Baca Juga: Ekonomi Sumbar Tertekan Inflasi 1,22 Persen, Kenaikan Tembakau Termasuk jadi Dalangnya
Turut hadir mengikuti Rakornas yang dilaksanakan secara hybrid tersebut, anggota TPID Sumbar, diantaranya Kepala Dinas Pangan Sumbar, Efendi, Kepala Disperindag Sumbar Asben Hendri dan Kepala Bulog Sumbar, Tommy Despalingga. [*/isr]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
