Jakarta, Padangkita.com - Komisi V DPR RI segera menjadwalkan rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Rapat tersebut direncanakan digelar dalam rangka membahas rencana Pemerintah menggunakan tenaga kerja yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA) sebagai pengawas proyek untuk mengawal proses pembangunan IKN Nusantara.
Demikian disampaikan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan TA 2023 sampai Mei 2023, serta pembahasan rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024 masing-masing unit Eselon I, yang di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).
“Pak Dirjen, walaupun ini bukan bagian utama dari Jasa Konstruksi, tetapi soal pengawas kegiatan di IKN itu dari tenaga asing, memang menjadi isu yang hangat Pak. Setidaknya dua minggu terakhir. Ini kami yang selaku membidangi infrastruktur ini, kami juga bertanya-tanya ini Pak. Apakah masih kurang cukup mampu tenaga dari kita sendiri untuk melakukan pengawasan di IKN?,” ujar Lasarus.
“Kalau penjelasan dari Pemerintah kan katanya untuk memastikan (pembangunan IKN). Apakah masih kurang pasti kalau tenaganya diambil dari dalam negeri? Saya rasa ini menurut saya Pak, bukan kita ngompori, ini ‘tamparan’ buat Kementerian PU (PUPR) Pak. Saya rasa ini juga menunjukkan kualitas kita hari ini sampai dimana gitu loh, Pak. Bahwa kualitas kita sendiri belum berada pada titik yang bisa menyakinkan bangsa kita sendiri,” lanjut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi pada saat rapat juga menyinggung keterlibatan tenaga kerja asing dalam proyek IKN.
"Ini IKN menyedot anggaran yang begitu besar, tapi tiba-tiba muncul wacana pekerja asing masuk ke IKN misalnya. Ini saya kira miris, kalau kebutuhan non skill tanda kutip harus tenaga asing kan sayang," kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Terkait hal itu, Mulyadi mendorong Pemerintah untuk menyiapkan pelatihan mengasah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelatihan SDM tersebut, tandas Mulyadi, juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan dan percepatan proyek IKN.
Baca juga: Akan Telan Rp499 Triliun, DPR Minta Pemerintah Ungkap Desain Kebijakan Pembiayaan IKN
"Saya beberapa kali naik kereta LRT di Singapura, Kuala Lumpur, ternyata banyaknya insinyur-insinyur Indonesia. Padahal negara kita sedang membangun dan membutuhkan mereka tapi kenapa nggak kerja di Indonesia, ah kita nggakdihargai, loh kan mengagetkan. Sementara negara lain menyerap mereka, kita malah mau mendatangkan tenaga asing," tegas Mulyadi. [*/pkt]
