Padang, Padangkita.com - Volume impor baja pada 2021 mengalami kenaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan impor baja sebesar 23 persen, yang semula 3,9 juta ton pada 2020 menjadi 4,8 juta ton di tahun 2021.
Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan BUMN dan Perdagangan, Andre Rosiade menilai bahwa tingginya angka impor baja itu dikarenakan adanya beleid atau kebijakan Permenperin 32 dan 35 tahun 2019 yang meniadakan peraturan teknis dalam rekomendasi impor.
"Salah satu sebab maraknya impor baja adalah beleid Permenperin 32 dan 35 tahun 2019 yang meniadakan peraturan teknis dalam rekomendasi impor. Selain itu, dalam Permenperin 35 salah satu poin krusial adalah soal hilangnya Standar Nasional Indonesia (SNI) produk impor. Padahal kita tahu bahwa implementasi SNI wajib dilakukan dari hulu ke hilir," tegas Ketua DPD Gerindra Sumbar itu.
Hal tersebut diungkapkan Andre dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut Krakatau Steel di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2022).
Andre menjelaskan, Industri baja nasional sebagai mother of industry perlu diperkuat dengan menekan laju impor yang selama berapa tahun belakangan dilakukan secara brutal. Untuk itu ia mendesak agar Komisi VI bisa mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk menyelesaikan masalah semrawutnya impor baja ini.
"Saya secara resmi mendesak agar Komisi VI segera mengadakan rapat kerja dengan mengundang Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk menyelesaikan masalah semrawut impor baja terutama terkait dengan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 32 dan 35 tahun 2019 dan soal bea masuk anti dumping," ujar Andre.
Lebih lanjut, terkait Krakatau Steel Andre menyoroti soal proyek blast furnace yang diinisiasi sejak 2008 namun saat ini mangkrak. Andre menyayangkan proyek yang telah menghabiskan investasi sebesar USD850 juta atau sekitar Rp12 triliun ini harus jalan di tempat.
"Sangat sayang sekali proyek yang sudah menelan biaya investasi sebesar Rp 12 Triliun harus mangkrak bertahun-tahun. Saya pikir Krakatau Steel harus segera mencari solusi agar proyek ini bisa berjalan kembali," ungkap Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini.
Andre menambahkan, proyek blast furnace ini bisa dilanjutkan dengan catatan dilakukan audit investigasi terlebih dahulu, sehingga persoalan yang ada menjadi terang benderang.
"Saya mendapat informasi, proyek blast furnace bisa efisien bila KS melakukan investasi tambahan terkait Basic Oxygen Furnace (BOF) yang membutuhkan investasi kurang lebih 150 juta dollar atau sekitar Rp2 triliun," jelas Andre.
Andre melanjutkan, setelah audit investigasi dilakukan, kita bisa membahas solusi untuk mengatasi persoalan terkait mangkraknya proyek ini. Apakah nantinya Krakatau Steel diberikan PMN untuk investasi Basic Oxygen Furnace (BOF) atau Krakatau Steel melakukan strategic partnership.
Baca juga: Solar Lancar dan Antrean Panjang Kendaraan Tak Ada Lagi, Warga Sumbar: Terima Kasih Andre Rosiade
"Saya lebih cenderung Krakatau Steel mencari investor strategis untuk menjalankan proyek BOF daripada menggunakan PMN. Dengan kemampuan Direktur Utama Krakatau Steel yang tidak perlu diragukan, saya yakin KS mampu mencari mitra strategis untuk berinvestasi di proyek BOF ini," ujar Andre. [*/pkt]
