Jakarta, Padangkita.com - Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Supardi mengingatkan persoalan pembangunan jalan tol yang masih tersendat-sendat, harus diluruskan.
Hal ini, kata dia, agar tidak timbul stigma bahwa pembangunan jalan tol dan investasi di Sumbar terkendala tanah ulayat.
"Perlu diklarifikasi juga, dalam sejarah Sumbar belum ada pembangunan terhenti karena tanah ulayat. Jangan sampai ada isu pembangunan dan investasi sulit masuk karena hal ini," kata Supardi.
Saran itu disampaikan Supardi dalam silaturahmi DPRD, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, bersama tokoh Sumbar, di Hotel Balairung, Jakarta, Selasa (24/5/20220).
Diketahui, Jalan Tol Padang – Pekanbaru yang merupakan sirip dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), memang tak berjalan mulus terkait masalah pembebasan lahan. Ruas atau seksi yang dimulai dari Sumbar, yakni Seksi Padang – Sicincin hingga kini masih jauh dari kata selesai.
Sementara ruas yang dimulai dari Riau telah hampir rampung satu seksi yakni Pekanbaru – Bangkinang, dan kini tengah dikebut Seksi Bangkinang – Pangkalan.
Jalan Tol Padang – Pekanbaru terdiri dari enam seksi, yaitu, Seksi I Padang - Sicincin sepanjang 36,15 km dan Seksi II Sicincin - Bukittinggi 38 km.
Kemudian, Seksi III Bukittinggi - Payakumbuh 34 km, Seksi IV Payakumbuh - Pangkalan 58 km, Seksi V Pangkalan - Bangkinang 56 km, dan Seksi VI Bangkinang - Pekanbaru 40 km.
Pembangunan Belum Signifikan
Lebih lanjut, pada bagian lain, Supardi juga menyorot pertumbuhan dan pembangunan Sumbar. Menurut pandangan Supardi, dalam tiga dekade terakhir pertumbuhan di Sumbar, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur, belum cukup signifikan.
Belum lagi, kata dia, diperparah dengan situasi Covid-19 sejak dua tahun terakhir. Supardi berpendapat pertumbuhan pembangunan di Sumbar saat ini belum berimbang jika dibandingkan dengan pukulan yang dialami berbagai sektor selama pandemi.
"Oleh karena itu, perlu kiranya kita meminta uluran tangan tokoh di rantau untuk ikut memberikan sumbangsih yang dapat menjadi solusi bagi Sumatra Barat ke depan," tutur Supardi.
Mendorong pertumbuhan pembangunan, ia menjelaskan beberapa kebijakan yang telah diputuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar yang diejawantahkan dalam empat program unggulan (progul).
Yakni, ‘Sumbar Sehat dan Cerdas’, ‘Sumbar Religus dan Berbudaya’, ‘Sumbar Sejahtera’ dan ‘Sumbar Berkeadilan’.
Ia menambahkan, sejumlah kebijakan juga telah disepakati, seperti beasiswa bagi 1.000 calon mahasiswa, alokasi 10% anggaran APBD untuk pertanian, dan menjadikan Sumbar destinasi wisata bertaraf internasional.
"Mewujudkan hal ini pemerintah butuh anggaran, kalau pendapatan hanya bertumpu pada pajak kendaraan saja tentu belum cukup untuk membangun Sumbar," pungkasnya.
Silaturahmi diakhiri dengan sesi diskusi yang diwarnai berbagai masukan dan saran dari Bachtiar Chamsyah, Gamawan Fauzi, Dasrul Lamsudin, Basril Djabar dan tokoh-tokoh masyarakat Sumbar lainnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan terima kasih atas saran yang disampaikan DPRD dan para tokoh.
"Saya berterima kasih atas masukan yang diberikan tokoh-tokoh hebat dari Sumbar, karena untuk membangun daerah kita memang perlu meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak. Pertemuan ini menjadi bukti kepedulian dan kecintaan terhadap Sumbar, dan tentu juga menjadi catatan serta perhatian yang akan kami tindak lanjuti," kata Gubernur Mahyeldi.
Baca juga: Gubernur dan Tokoh Sumbar Kumpul di Jakarta, Jalan Tol dan Kinerja Pemprov Jadi Sorotan
"Dalam waktu dekat kita juga akan bertemu anggota DPR RI, DPD RI, kita sudah menugaskan seluruh OPD untuk menjalin komunikasi dengan seluruh anggota DPR dan DPD yang berkaitan dengan Sumbar," ujar Gubernur Mahyeldi. [*/pkt]
