SMI Tunjuk Robert Pakpahan Jadi Dirjen Pajak

SMI Tunjuk Robert Pakpahan Jadi Dirjen Pajak

Robert Pakpahan (kanan) ditunjuk jadi Dirjen Pajak yang baru (Foto: humas kemenkeu)

Lampiran Gambar

Robert Pakpahan (kanan) ditunjuk jadi Dirjen Pajak yang baru (Foto: humas kemenkeu)

Padangkita.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) melantik Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Robert Pakpahan, sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa pensiun terhitung 1 Desember 2017.

Pelantikan dilaksanakan di Aula Djuanda Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Dalam amanatnya, Sri Mulyani meminta Direktur Jenderal Pajak yang baru untuk membangun kepercayaan wajib pajak, serta meningkatkan kredibilitas, kompetensi, dan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak.

“Kredibilitas, kompetensi dan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak harus ditingkatkan agar menjadi institusi yang disegani, dihormati karena mempunyai tugas institusional penting dan menjalankan amanat negara,” katanya.

Menkeu menyakini Robert bisa melakukan tugas tersebut karena memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai perpajakan dengan cukup memadai serta mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan reformasi perpajakan.

“Kita percaya dengan pengalaman dan pemahaman perpajakan dalam kapasitas jabatan sebelumnya bisa menjadi bekal dalam menjalani tugas yang tidak mudah. Saya percaya kepemimpinan Robert akan efektif dan adil serta jujur dalam menjalankan fungsi otoritas pajak yang sangat penting,” ujarnya.

Selain pelantikan Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak, dalam kesempatan itu juga dilakukan pelantikan Luky Alfirman sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Ia mengisi posisi yang ditinggalkan Robert Pakpahan.

Pelantikan tersebut dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, anggota Komisi XI DPR RI, Ketua Badan Anggaran DPR RI, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Tag:

Baca Juga

Praktisi Hukum Pajak Kritik Aplikasi Core Tax Sulit Diakses, Sarankan DJP Terbitkan Aturan Pembebasan Sanksi
Praktisi Hukum Pajak Kritik Aplikasi Core Tax Sulit Diakses, Sarankan DJP Terbitkan Aturan Pembebasan Sanksi
PPN 12% hanya untuk Barang Mewah, Andre Rosiade: Presiden Dengar Aspirasi Rakyat
PPN 12% hanya untuk Barang Mewah, Andre Rosiade: Presiden Dengar Aspirasi Rakyat
Pemprov Sumbar dan Daerah Maksimalkan Pemungutan Pajak, Kurangi Ketergantungan ke Pusat
Pemprov Sumbar dan Daerah Maksimalkan Pemungutan Pajak, Kurangi Ketergantungan ke Pusat
Pemprov Sumbar Berikan Insentif Pajak Pemilik Kendaraan, Denda – Bea Dihapus dan Ada Diskon  
Pemprov Sumbar Berikan Insentif Pajak Pemilik Kendaraan, Denda – Bea Dihapus dan Ada Diskon  
Pj Wako Pariaman Roberia Lapor SPT Pajak Tahunan lewat e-Filing, Diharapkan jadi Contoh
Pj Wako Pariaman Roberia Lapor SPT Pajak Tahunan lewat e-Filing, Diharapkan jadi Contoh
Haji Uma Desak BPH Migas Kaji Ulang Larangan Isi BBM Bersubsidi bagi Warga Penunggak Pajak
Haji Uma Desak BPH Migas Kaji Ulang Larangan Isi BBM Bersubsidi bagi Warga Penunggak Pajak