Tanjung Pinang, Padangkita.com - Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menggelar pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam silaturahmi di Tree Top Restaurant, Banyan Tree Hotel & Resort, Bintan.
Ansar mengungkapkan bahwa banyak hal tentang potensi, harapan dan aspirasi Pemerintah dan masyarakat Kepri. Sehingga isu tentang menjaga, mengamankan serta mempertahankan teritorial di wilayah tersebut menjadi penting.
"Berkaca dari kasus Sipadan-Ligitan, saya bertekad agar peristiwa serupa tidak terulang lagi, Kepri ini adalah provinsi dengan 2.408 pulau, 96% nya adalah wilayah laut yang rawan diklaim oleh negara lain yang berbatasan dengan kita," kata Ansar, Rabu (29/9/2021).
"Saya harap DPD dapat mengawal kepentingan kita, karena ini sangat penting bagi Pertahanan Nasional kita," tambahnya.
Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin menyambut antusias keinginan Pemprov Kepri mengangkat isu-isu teritorial ini, salah satunya adalah tentang kawasan Singakarsa yang rawan dicaplok negara lain, tentunya jika negara tidak segera bertindak.
"Sinergitas antara pemerintah daerah dengan DPD RI dalam hal ini mutlak diperlukan sehingga Indonesia ini bisa lebih aware terhadap wilayah-wilayah perbatasan seperti Kepri ini," sebut senator dari Kalimatan Timur itu.
"Kami akan perjuangkan agar kawasan Singakarsa ini segera dibenahi bukan hanya secara legal formal, tapi tindakan nyata untuk membangun entah itu tower atau mercusuar. Sehingga wilayah itu tidak diserobot oleh negara lain,"ujar Mahyudin.
Masih dikatakan Mahyudin, Kepri memang dikenal sebagai wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam (SDA), seperti Bauksit dan Timah, dan potensi kekayaan laut yang luar biasa.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Pj Sekdaprov Kepri Ir Lamidi MM, Staf Khusus Gub Kepri Sarafudin Aluan, Karo Humas, Protokol, dan Hubungan Provinsi Kepri Hasan, serta Kadis PUPR Provinsi Kepri Ir Abu Bakar, juga menyeruak kesepahaman semua pihak untuk memperkuat fungsi dan wewenang DPD RI ke depan.
Bahkan, jika memang akan ada amendemen terhadap konstitusi, DPD tidak lagi terkesan menjadi lembaga subordinat di Parlemen yang hanya bisa mengusulkan RUU tanpa kewenangan memutuskan, sinergitas untuk penguatan itu mutlak diperlukan untuk memperjuangkan aspirasi daerah-daerah seperti Kepri ini.
"Kita punya misi yang sama, perjuangan yang sama, dan sama-sama mengangkat kepentingan rakyat dan pemerintah daerah, sinergi kita akan menjadi kekuatan luar biasa," papar dia.
"Apalagi bagi daerah dengan potensi SDA dan kelautan berlimpah seperti Kepri, mutlak diperlukan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI," pungkasnya. [jal/pkt]
