Padang, Padangkita.com – Langkah cepat dan strategis terus diupayakan guna memulihkan kondisi ibu kota Provinsi Sumatera Barat pascabencana hidrometeorologi. Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat sinergi percepatan pemulihan tersebut melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang pada Jumat (6/3/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, didampingi Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, beserta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari kedua tingkat pemerintahan.
Berbagai isu krusial dan mendesak dibahas secara komprehensif dalam rakor ini. Fokus utama pembahasan mencakup penanganan dampak lanjutan dari banjir bandang dan tanah longsor, penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak, hingga proyeksi kebutuhan anggaran untuk merevitalisasi infrastruktur kota yang luluh lantak.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota adalah kunci utama untuk mempercepat fase pemulihan. Kolaborasi ini dinilai sangat vital guna menjaga roda perekonomian dan keberlanjutan pembangunan di Kota Padang yang menjadi urat nadi Sumatera Barat.
“Sebagai ibu kota provinsi, Padang memiliki peran sangat penting bagi Sumatera Barat, dengan sekitar 25 persen aktivitas ekonomi provinsi bertumpu di kota ini. Karena itu, sinergi kebijakan dan pembangunan antara provinsi dan kota harus terus diperkuat,” ujarnya di hadapan para peserta rakor.
Lebih lanjut, Mahyeldi memaparkan bahwa penguatan kolaborasi ini menjadi semakin relevan di tengah berbagai tantangan fiskal daerah. Adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) serta besarnya dampak kerusakan akibat bencana menuntut pemerintah untuk bergerak cepat, tepat, dan efisien. Melalui sinkronisasi program antara OPD provinsi dan kota, ia meyakini potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan sekaligus mengefisienkan alokasi anggaran yang ada.
“Di Padang misalnya, terdapat dukungan kuat terhadap optimalisasi pajak daerah. Ke depan, kita juga akan memperkuat konsep aliansi pariwisata antardaerah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata,” tambah Mahyeldi memberikan pandangan strategisnya.
Menyambung arahan Gubernur, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, memaparkan langkah-langkah penanganan darurat yang telah dieksekusi oleh pemerintah kota. Untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor pada akhir 2025 lalu, Pemko Padang telah memfasilitasi hunian sementara (Huntara) dan mengucurkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
“Saat ini sekitar 120 kepala keluarga (KK) menempati Huntara yang disediakan di Rumah Nelayan dan Rusunawa di Lubuk Buaya, serta Huntara mandiri di Pauh hasil kolaborasi berbagai pihak. Saat ini, kami tengah menyiapkan tiga lokasi pembangunan Huntap di eks Bumi Perkemahan Balai Gadang, kawasan Pauh, dan Simpang Haru bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut akibat bencana,” ungkapnya.
Maigus Nasir tidak menampik bahwa Pemko Padang tengah menghadapi beban dan tantangan yang sangat besar dalam tahapan pemulihan infrastruktur. Berdasarkan pendataan terkini, total kerusakan fisik diestimasi mencapai 1,3 triliun rupiah dengan kerugian ekonomi menyentuh angka 1,6 triliun rupiah. Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk memulihkan Kota Padang diproyeksikan mencapai 3,7 triliun rupiah.
“Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp3 triliun, mencakup perbaikan jalan, jembatan, sistem pengairan, serta sarana air bersih dan sanitasi. Selain itu, kerusakan Irigasi Gunung Nago yang memicu krisis air bersih di Kecamatan Pauh dan Kuranji serta percepatan normalisasi Sungai Batang Kuranji menjadi persoalan mendesak untuk mengurangi risiko banjir ke depan,” paparnya merinci kebutuhan pemulihan kota.
Baca Juga: Gubernur Mahyeldi: Pemulihan Pascabencana Sumbar Harus Terintegrasi dan Berkelanjutan
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan ada langkah terpadu dan dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun provinsi agar tahapan pemulihan Kota Padang dapat berjalan sesuai target, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman, nyaman, dan roda perekonomian kembali berputar maksimal. [*/hdp]
