Padang, Padangkita.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya terus memperkuat langkah pengawasan terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Komitmen bersama ini dikukuhkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, pada Kamis, 4 Juni 2026.
Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, Wali Kota Padang Fadly Amran, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumatera Barat Fakhri Rizal Hasibuan, serta jajaran Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumatera Barat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumatera Barat memaparkan sejumlah temuan krusial terkait modus operandi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.
Berbagai praktik curang yang berhasil diidentifikasi meliputi penggunaan kendaraan dengan pelat nomor polisi ganda, modifikasi tangki bahan bakar secara ilegal, hingga manipulasi pengisian berulang dengan memanfaatkan beberapa QR Code yang berbeda. Lebih jauh, terindikasi pula adanya penyelewengan distribusi solar subsidi yang dialirkan untuk menyokong aktivitas pertambangan ilegal.
Berbagai celah penyalahgunaan ini secara akumulatif telah memicu kelangkaan di tingkat konsumen akhir, yang berujung pada antrean panjang kendaraan bermotor di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Menyikapi temuan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmen jajarannya dalam memberantas mafia penyalahgunaan BBM subsidi. Fadly menilai pengawasan ekstra sangat mendesak untuk segera diimplementasikan, mengingat antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Padang selama beberapa pekan terakhir telah memicu gangguan mobilitas dan menghambat perputaran urat nadi perekonomian daerah. Ia juga mendorong adanya percepatan penyempurnaan regulasi serta digitalisasi sistem pengawasan guna menutup rapat celah kebocoran di lapangan.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ucap Fadly Amran.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menginstruksikan seluruh kepala daerah tingkat kabupaten dan kota untuk merapatkan barisan dan berkoordinasi secara intensif dengan aparat terkait. Langkah pengawasan preventif maupun represif di lapangan dinilai krusial agar alokasi subsidi energi tidak dirampas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” tegas Gubernur Mahyeldi di hadapan para peserta rakor.
Dari sisi regulator, BPH Migas mengapresiasi kinerja proaktif Satgas di Sumatera Barat yang dinilai sukses menekan angka konsumsi solar subsidi secara signifikan dan mempersempit ruang gerak oknum penyeleweng. Untuk mengantisipasi modus operandi yang semakin berkembang, otoritas hulu migas ini tengah menyiapkan skema pengamanan transaksi yang lebih mutakhir.
“BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan,” jelas Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketahanan pasokan energi di Sumatera Barat tidak mengalami kendala. Operasi penertiban yang digencarkan tim gabungan belakangan ini terbukti memberikan dampak positif secara langsung pada kelancaran distribusi di tingkat SPBU.
“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” ungkap Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan.
Baca Juga: Bermacam Modus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Masyarakat Diminta Berani Melapor
Rapat koordinasi ini ditutup dengan kesepakatan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal ketat tata niaga JBT dan JBKP, meminimalisasi kebocoran, serta memastikan subsidi negara benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat. [*/hdp]
