Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Sosial terus menggenjot partisipasi masyarakat untuk segera mendaftarkan diri ke dalam portal bantuan sosial digital melalui aplikasi Perlinsos.

Langkah ini merupakan persiapan strategis menuju integrasi data penerima manfaat yang transparan, akurat, dan tepat sasaran pada tahun 2027 mendatang.

Iklan

Sebagai satu dari 43 kabupaten dan kota di Indonesia yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai proyek percontohan digitalisasi bansos, Kota Padang berambisi menghapus tumpang tindih penyaluran bantuan secara permanen. Oleh karena itu, pendaftaran ini menjadi krusial bagi seluruh warga yang berhak menerima bantuan.

Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memperluas jangkauan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (10/7/2026), Eri memaparkan antusiasme warga yang mulai terlihat melalui pendaftaran mandiri maupun melalui agen.

Iklan

“Pemko Padang melalui Dinas Sosial, saat ini memang sedang gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang portal digitalisasi bansos ini. Sampai dengan, Jumat (10/7/2026), warga kota yang sudah terdaftar dan mendaftarkan diri itu sebanyak 41.016 KK dari 303.000 KK warga Kota Padang yang berada di desil 1 sampai dengan desil 10. Artinya, kita saat ini sudah berada di angka 13,50%,” ujar Eri Sendjaya.

Untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal, terutama bagi mereka yang berdomisili di pelosok atau memiliki keterbatasan akses gawai, Dinas Sosial Kota Padang menerapkan strategi jemput bola. Pos-pos agen layanan verifikasi data telah disiagakan di berbagai titik, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.

“Kami mendorong warga kota yang memiliki smartphone bisa mendaftar mandiri. Bagi yang tidak memiliki smartphone, kita bisa mendaftar melalui agen yang tersebar di seluruh wilayah Kota Padang, mulai dari kantor lurah, RW, pengurus masjid smart surau, pendamping PKH, TKSK, hingga Kasi Kesos Kelurahan dan Kecamatan. Kami juga berharap para kader dapat menyebarluaskan informasi ini. Jika memang tidak bisa dikumpulkan di satu tempat, mau tidak mau kita harus bergerak door to door untuk memastikan seluruh warga terdaftar. Sistem verifikasi validasi (verval) ini tersistem dengan baik agar tepat sasaran, dan pendaftarannya sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis,” tegasnya.

Bagi warga yang ingin melakukan pendaftaran secara mandiri, prosesnya dirancang sangat ringkas dan ramah pengguna. Syarat utamanya adalah masyarakat harus sudah memiliki dan mengaktifkan identitas digital.

Iklan

Kepala Bidang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Dinas Sosial Kota Padang, Syaiful Andri, merinci tiga komponen utama yang wajib disiapkan oleh warga sebelum mengakses portal pendaftaran bansos tersebut.

“Penginputannya cukup mudah, masyarakat cukup mengisikan NIK, kemudian PIN IKD. Untuk penginputan mandiri ini, masyarakat memang wajib sudah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem meminta PIN IKD tersebut. Setelah itu, tinggal menginput ID PLN. Cukup tiga komponen itu saja,” jelas Syaiful Andri.

Melalui masifnya sosialisasi dan keterlibatan agen di lapangan, sistem pendataan digital ini diharapkan dapat rampung sesuai target.

Baca Juga: Padang Pimpin Pilot Project Digitalisasi Bansos di Sumbar

Ke depan, seluruh warga Kota Padang yang masuk dalam kriteria penerima manfaat akan terdata secara modern, memastikan distribusi bantuan yang lebih berkeadilan dan bebas dari pungutan liar. [*/hdp]