Setujui Pagu Sementara Kemendikbudristek Rp97,7 Triliun, Komisi X Sampaikan 8 Rekomendasi

Setujui Pagu Sementara Kemendikbudristek Rp97,7 Triliun, Komisi X Sampaikan 8 Rekomendasi

Ilustrasi siswa di SMPN 1 Kota Padang. [Foto: Dok. Ist. ]

Jakarta, Padangkita.com - Komisi X DPR RI menyetujui pagu sementara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada RAPBN 2024 sebesar Rp97,7 triliun. Usai persetujuan itu, pagu anggaran tersebut akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim saat membahas RKA K/L 2024 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Ia berharap setiap masukan yang disampaikan oleh anggota Komisi X DPR menjadi catatan untuk diimplementasikan pada kegiatan Kemendikbudristek 2024.

“Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ini merupakan sinergi antara Komisi X DPR dan Kemendibudristek. Dengan demikian, kami dapat memastikan program dan kegiatan yang menjadi perhatian dan masukan dari anggota Komisi X telah terakomodir dalam RKA K/L Kemendikbud tahun ini,” ucap Agustina.

Lebih lanjut, ia menyampaikan 8 poin rekomendasi untuk menjadi pertimbangan Kemendikbudristek. Pertama, Komisi X DPR mendesak Kemendikbudristek meningkatkan sosialisasi pendampingan dan evaluasi untuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

Kedua, mendorong Kemendikbudristek untuk memberikan dukungan LLDIKTI supaya bisa melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya. Ketiga, mendesak Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen sekaligus Dirjen GTK untuk memenuhi kebutuhan guru pendamping di sekolah inklusi agar peserta didik berkebutuhan khusus, dapat mengikuti proses pembelajaran serta pemenuhan guru di daerah 3T.

Keempat, Kemendikbudristek perlu memastikan adanya dukungan kegiatan melalui anggaran yang lebih besar untuk sekolah swasta. Kelima, Komisi X DPR mendorong Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk penguatan bahasa daerah melalui pengadaan buku berbahasa daerah di perpustakaan sekolah, dan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI untuk pengadaan buku berbahasa daerah di perpustakaan daerah.

Baca juga: Komisi I DPR RI Setujui Pagu Anggaran 2024 Kemenkominfo Rp14,8 Triliun

Keenam, Komisi X DPR mendorong Kemendikbudristek mengalokasikan anggaran pembahasan RUU Bahasa Daerah. Ketujuh, Komisi X DPR mendorong Ditjen Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk meningkatkan pembinaan bagi seniman sastrawan dan budayawan di daerah.

Kedelapan, Komisi X DPR mendesak seluruh unit utama di Kemendikbudristek untuk meningkatkan performa sistem informasi digital dalam memberikan layanan publik. [*/pkt]

Baca berita Nasional terbaru dan berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

DPR Siap Gelar IAPF, Puan Yakin Forum Parlemen Jadi Nilai Tambah Hubungan RI-Afrika
DPR Siap Gelar IAPF, Puan Yakin Forum Parlemen Jadi Nilai Tambah Hubungan RI-Afrika
Forum Parlemen Indonesia - Afrika, Songsong Pembangunan Berkelanjutan
Forum Parlemen Indonesia - Afrika, Songsong Pembangunan Berkelanjutan
Dinilai Terlalu Banyak Urus di Luar Kewenangan, DPR akan Evaluasi Posisi Mahkamah Konstitusi
Dinilai Terlalu Banyak Urus di Luar Kewenangan, DPR akan Evaluasi Posisi Mahkamah Konstitusi
Disorot DPR: Banyak RS Daerah Punya SDM Dokter Bagus, Sayang Alat-alat tak Lengkap
Disorot DPR: Banyak RS Daerah Punya SDM Dokter Bagus, Sayang Alat-alat tak Lengkap
Kemendikbudristek cuma Kelola Anggaran 15%, Perlu Reformulasi 'Mandatory Spending' 20%
Kemendikbudristek cuma Kelola Anggaran 15%, Perlu Reformulasi 'Mandatory Spending' 20%
Laporkan Kinerja Setahun Dewan, Puan: DPR Berhasil Selesaikan 63 Undang-Undang
Laporkan Kinerja Setahun Dewan, Puan: DPR Berhasil Selesaikan 63 Undang-Undang