Berita Tanah Datar hari ini dan berita Sumbar hari ini: Serapan anggaran dana desa/nagari di Tanah Datar sangat rendah, ini penyebabnya.
Batusangkar, Padangkita.com - Penyerapan dana desa/nagari yang rendah di Tanah Datar dipicu oleh sejumlah kendala yang ditemui aparatur baik di tingkat kabupaten maupun nagari. Salah satunya, adalah perubahan sistem.
“Pemicu utama rendahnya penyerapan dana nagari adalah perubahan aplikasi yang lama, yang dinamakan Simda kepada Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD,” ungkap Bupati Eka Putra saat audiensi bersama Direktur Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes Rafdinal.
Pada kesempatan itu juga hadir Direktur Nagari Development Center Unand Erigas Eka Putra, P3MD Provinsi Sumbar dan Kabupaten Tanah Datar, serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tanah Datar, Jumat (28/5/2021) di Indojalito Batusangkar.
Eka Putra menyebutkan, hambatan yang dihadapi aparatur nagari atau bahkan di kabupaten adalah dalam pengoperasian SIPD tidak dibekali pelatihan terlebih dahulu.
“Aparatur di kabupaten saja masih kesulitan, apalagi di nagari dalam menggunakan SIPD, bahkan ketika bisa malahan server di Kementerian yang error,” ujar Eka.
Untuk realisasi serapan dana desa di tingkat kabupaten saja, lanjut Eka, baru mencapai 16 persen. Karena itu, dia mengharapkan jangan paksakan daerah untuk sistem ini sebelum adanya pelatihan.
“Hal ini sudah saya sampaikan kepada beberapa anggota DPR yang berkunjung ke Tanah Datar beberapa waktu silam,” ujarnya.
Meskipun demikian, tambah Eka Putra, selepas disiasati dengan penggandengan penggunaan sistem lama dengan sistem baru terjadi kenaikan serapan dana desa saat ini.
“Alhamdulillah, awal dulu masih di angka 16 persen, saat ini sudah capai 28 persen,” ujarnya.
Bupati berharap ke depan, untuk tahun anggaran 2022, seandainya SIPD tetap dipakai kembali, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih awal kepada pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas PMDPPKB Nofenril, pencairan dana desa atau nagari memang terlambat karena perubahan sistem pengajuannya.
“Seperti yang disampaikan Pak Bupati, memang kita terkendala dalam penggunaan SIPD, sehingga terhambat dalam pengajuan dana desa atau nagari,” katanya.
Namun saat ini, tambah Nofenril, sudah ada 65 nagari yang mengajukan dana desa/nagari tahap pertama.
“Selain 65 nagari tersebut, 8 nagari sedang mengajukan ke KPPN Bukittinggi dan 2 nagari lainnya sedang dievaluasi camat, dan Insya Allah, target untuk pencairan dana bulan Juni depan bisa tercapai, dan angka 28 persen adalah capaian yang sudah bagus dan cukup tinggi,” tukasnya.
Sementara itu Direktur Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes Rafdinal mengharapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk lebih keras lagi dalam pencapaian penyerapan dana desa/nagari.
“Kami berharap ke depan Tanah Datar semakin giat dan cepat dalam pelaksanaan penyerapan dana desa/nagari. Adapun penyampaian dan harapan Pak Bupati menjadi bahan evaluasi dan akan disampaikan pimpinan kami di Kemendes,” katanya.
Baca juga: Calon Penerima masih Didata, BLT Dana Desa Tanah Datar Cair Pertengahan Mei
Rafdinal juga berharap tahapan perencanaan APB Nagari tahun 2022 sudah mulai. Hendaknya sebelum tahun 2021 berakhir, APB Nagari tahun depan sudah bisa selesai, ini butuh kerja keras dan komitmen. [pkt]
