Mataram, Padangkita.com — Senator DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, memberikan perhatian khusus terhadap rencana Pemerintah Provinsi NTB yang akan mengembangkan Desa Ekspor sebagai program unggulan untuk memperkuat daya saing produk unggulan daerah di pasar global.
Senator Mirah menyambut baik inisiatif tersebut, namun menekankan pentingnya langkah konkret, koordinasi lintas sektor, dan kesiapan infrastruktur agar program ini tidak berhenti pada tataran konsep.
Menurutnya, gagasan Desa Ekspor merupakan arah pembangunan yang sejalan dengan visi 'NTB Makmur dan Mendunia', serta memiliki potensi besar untuk menekan angka kemiskinan desa dan memperluas lapangan kerja berbasis komoditas lokal.
Namun, Mirah menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan dari sisi kapasitas SDM, kelembagaan, serta sistem pembiayaan agar desa benar-benar mampu menembus pasar ekspor secara berkelanjutan.
“Program Desa Ekspor jangan hanya sebatas seremoni atau peluncuran program baru. Pemerintah perlu memastikan ekosistem ekspor yang kuat, mulai dari pelatihan SDM, jaminan mutu produk, rantai pasok yang efisien, hingga dukungan logistik dan akses pembiayaan bagi petani, UMKM, dan pelaku usaha desa,” tegas Senator Mirah di Mataram, Jum'at (31/10/2025).
Senator muda asal Bima itu juga menyoroti pentingnya sinergi antara Dinas Perdagangan, Bappeda, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, serta perguruan tinggi dalam melakukan pemetaan potensi komoditas dan penguatan kapasitas masyarakat desa.
Ia menilai keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada konsistensi pendampingan dan kehadiran pemerintah di tingkat tapak.
“Desa ekspor membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Tidak bisa hanya dikelola oleh satu dinas. Harus ada pendampingan yang berkelanjutan, mulai dari sertifikasi produk, pelatihan ekspor, sampai strategi pemasaran digital. Tanpa itu, desa akan kesulitan menjaga kualitas dan kontinuitas ekspor,” jelasnya.
Senator Mirah juga menekankan perlunya melibatkan lembaga pembiayaan seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), BUMDes, dan perbankan daerah agar pelaku usaha desa tidak terkendala permodalan. Selain itu, ia meminta agar pemerintah memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam setiap komoditas ekspor yang dikembangkan.
“Kita ingin NTB tidak hanya dikenal karena hasil tambang, tetapi juga karena produk-produk unggulan berbasis desa yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Desa ekspor harus mencerminkan semangat kemandirian ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam,” ujar Senator Mirah.
Ia juga berharap agar program yang mencakup 360 desa di NTB dapat menjadi tonggak transformasi ekonomi daerah, dengan menjadikan ekspor sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.
Baca juga: Paparkan Konsep Kedaulatan Ekonomi, Ketua DPD RI Kutip Hadis
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa manfaat ekspor benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa, bukan hanya oleh pelaku besar di hilir. Desa harus menjadi garda depan kebangkitan ekonomi NTB,” pungkasnya.
Dengan pengawasan dan sinergi lintas sektor, Senator Mirah yakin Desa Ekspor dapat menjadi motor penggerak NTB menuju ekonomi yang mandiri, kompetitif, dan mendunia. [*/rjl]
