Padang, Padangkita.com - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatra Barat (Sumbar), Hansastri menjadi pembicara utama pada acara sosialisasi dan deklarasi penyiaran yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar di Padang, Selasa (5/12/2023).
Hansastri berharap KPID Sumbar senantiasa mengetatkan pengawasan terhadap lembaga penyiaran, terlebih di tengah momentum Pemilu 2024 yang tahapannya telah mulai bergulir.
“Keberadaan KPID Sumbar sangat strategis sebagai lembaga negara yang mengawal penyiaran semua lembaga penyiaran di Sumbar. Sebab, kita tentu berharap seluruh lembaga penyiaran dapat taat dan patuh pada aturan perundang-undangan,” kata Hansastri dalam sosialiasi yang mengusung tema ‘Wujudkan Penyiaran Berintegritas Pemilu Berkualitas’.
Terkait momentum Pemilu serentak 2024 yang tahapannya telah berlangsung, Hansastri menegaskan, bahwa topik tersebut akan senantiasa hangat diperbincangkan. Terlebih bagi insan pemerhati penyiaran dan Pemilu, serta institusi negara yang membidangi penyiaran, termasuk KPID Sumbar.
"Pemilu dan penyiaran mempunyai muara yang sama, yaitu kepentingan publik. Sebab, publik berhak untuk mendapatkan informasi yang utuh dan proporsional tentang Pemilu melalui penyiaran. Maka untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan penyiaran yang berintegritas, maka diperlukan penyiaran yang objektif, tidak memihak, informatif, serta edukatif,” kata Hansastri.
Ia pun berharap, agar lembaga penyiaran berperan memberantas berita-berita hoaks, sehingga masyarakat mendapatkan hak akan informasi yang utuh dan benar. Hansastri mengingatkan, bahwa kesuksesan Pemilu 2024 menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah, penyelenggara, KPID, lembaga penyiaran, serta masyarakat secara umum.
Dalam sosialisasi tersebut, ikut memberikan materi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sumbar Siti Aisyah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPI Sumbar Hamdan, Pakar Kepemiluan Unand Khairul Fahmi, dan Ketua Bawaslu Sumbar.
Dalam paparannya, Ketua KPID Sumbar Robert Cenedy menyatakan, bahwa lembaga penyiaran memang sangat efektif dan strategis bagi penyelenggara Pemilu, untuk menyosialisasikan dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga meningkat kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.
"KPID hadir dalam rangka mengawasi dan mengawal segenap aktivitas penyiaran yang dilakukan lembaga penyiaran televisi dan radio, serta bagaimana agar ketaatan dan kepatuhan tehadap regulasi yang disiapkan KPI dapat terlaksana dengan baik," kata Robert.
Ia menegaskan, bahwa pihaknya akan terus mendorong lembaga penyiaran menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat demokrasi, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam penyelenggaraan pemilu.
Baca juga: UIN Imam Bonjol Kukuhkan 6 Guru Besar, Salah Satunya Adik Sekdaprov Sumbar Hansastri
"Kita juga berharap, agar lembaga penyiaran bisa netral dan independen, dan tidak berpihak pada salah satu peserta pemilu, sesuai dengan amanat Pasal 11 dalam P3SPS, bahwa lembaga penyiaran atau program siaran wajib memberikan perlindungan dan kepentingan pada kalayak publik," kata Robert. [*/adpsb]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
