Sejumlah Calon Wisudawan UBH Menolak Diwisuda Daring, Buat Petisi Ini Alasan Penolakan Mereka

Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Universitas Bung Hatta menjadi tuan rumah penyelenggaraan EA V LLDikti Wilayah X.

Universitas Bung Hatta. [Foto: Ist/Diambil dari Change.org]

Padang, Padangkita.com – Rencana Universitas Bung Hatta (UBH) yang menggelar wisuda secara online atau daring menuai pro dan kontra. Ada calon wisudawan yang setuju, banyak juga yang menolak.

Wisuda daring yang sebelumnya sudah diadakan oleh sejumlah perguruan tinggi, merupakan cara untuk mengantisipasi penularan Covid-19. Cara ini juga sesuai dengan anjuran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun, sejumlah calon wisudawan UBH juga punya alasan untuk menolak wisuda daring ini. Mereka mengekspresikan penolakannya dengan beramai-ramai menandatangani petisi penolakan.

Petisi itu diinisiasi oleh Robi Al Ali, salah seorang mahasiswa calon wisudawan UBH, melalui change.org pada Kamis (18/6/2020).

“Petisi ini dibuat agar kawan-kawan (calon) wisudawan punya wadah untuk satu suara terhadap permasalahan wisuda ini untuk dapat disampaikan kepada rektorat,” ujar Robi kepada Padangkita.com melalui sambungan telepon, Jumat (19/6/2020).

Dalam petisi itu, Robi yang tergabung dengan calon wisudawan UBH lainnya menuntut agar wisuda dilakukan secara normal tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Jika pun tidak berkemungkinan untuk melaksanakan wisuda pada tingkat universitas, mereka menuntut agar wisuda dilaksanakan pada tingkat fakultas.

“Tidak masalah wisuda diundur sampai Agustus atau Oktober karena kami pun juga telah menerima keadaan ini. Namun seharusnya wisuda tetap secara normal. Jika wisuda universitas terlalu berisiko, maka adakan wisuda tingkat fakultas,” tulisnya dalam petisi.

Jika universitas tetap melaksanakan wisuda daring, maka para calon wisudawan ini tak mau diwisuda dan menuntut agar semua biaya administrasi wisuda yang sudah dibayarkan, dikembalikan.

“Jika wisuda tetap secara daring maka kami menolak untuk tidak usah diwisuda dan meminta uang kami dikembalikan,” tulisnya lagi.

Penolak wisuda daring ini menilai perayaan wisuda daring akan menghilangkan kekhidmatan dan kesakralan momentum dari acara itu. Selain itu, mereka menilai, wisuda yang dilakukan secara daring itu juga tidak pantas dibayar dengan jumlah uang yang sama dengan wisuda secara langsung. Pasalnya fasilitas yang dipakai akan berbeda.

“Jerih payah orang tua terbayarkan ketika melihat anaknya diwisuda secara langsung. Kebanyakan teman-teman juga heran, pesta saja sudah diperbolehkan dengan protokol Covid-19, kenapa wisuda tidak bisa diterapkan juga sesuai dengan protokol Covid-19, apa bedanya,” ia mempertanyakan.

Wisuda Tetap Secara Daring

Sementara itu, Rektor UBH Tafdil Husni, mengatakan sesuai dengan arahan dari Kemendikbud, pihaknya akan tetap melaksanakan wisuda secara daring di universitas proklamator itu.

Soal mekanisme pelaksanaannya, ia mengaku pihaknya masih melakukan pembahasan. “Mengenai wisuda kita sesuaikan dengan arahan kementerian yaitu wisuda secara daring. Kita sedang merencanakannya. Berarti kita tidak dibolehkan secara fisik atau tatap muka,” ujarnya.

Soal petisi yang dibuat oleh para calon wisudawan, ia belum mau menanggapi. Hingga berita ini diturunkan, petisi penolakan itu telah ditandatangani oleh 275 lebih partisipan. [mfz/pkt]


Baca berita Padang terbaru hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha Resmi Ditutup, 20 Barista Muda Siap Berwirausaha
Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha Resmi Ditutup, 20 Barista Muda Siap Berwirausaha
Puluhan Napi Lapas Kelas IIB Pariaman Terima Ijazah setelah Lulus 'Sekolah di Balik Jeruji'
Puluhan Napi Lapas Kelas IIB Pariaman Terima Ijazah setelah Lulus 'Sekolah di Balik Jeruji'
Warga Sipora Selatan Sampaikan Aspirasi, Mahyeldi Janjikan Perbaikan
Warga Sipora Selatan Sampaikan Aspirasi, Mahyeldi Janjikan Perbaikan
Blusukan di Pasar Gaung, Mahyeldi: Penguatan Ekonomi dan Pendidikan jadi Progul
Blusukan di Pasar Gaung, Mahyeldi: Penguatan Ekonomi dan Pendidikan jadi Progul
6 Tahun Program Saga Saja, Pemko Pariaman telah Kuliahkan 380 Anak Keluarga Kurang Mampu
6 Tahun Program Saga Saja, Pemko Pariaman telah Kuliahkan 380 Anak Keluarga Kurang Mampu
Kualitas Pendidikan Masih Timpang, Tantangan Berat Menteri yang Baru
Kualitas Pendidikan Masih Timpang, Tantangan Berat Menteri yang Baru