Painan, Padangkita.com - Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Pesisir Selatan (Pessel) akan menerapkan sanksi tegas bagi warga, Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun non-ASN yang menolak untuk divaksin.
Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Pessel, Dailipal mengatakan, sanksi tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Dijelaskan Dailipal, aturan sanksi tertuang pada pasal 13 A ayat (4). Di mana, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin dan enggan untuk divaksi, maka akan mendaptkan sanksi administrasi.
"Kalau yang tidak mau divaksin itu masyarakat, maka sanksinya berupa penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial," ujar Dailipal, Rabu (23/6/2021).
Bahkan, kata Dailipal, sanksinya juga bisa berupa penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau denda.
"Sanksi itu, berlaku untuk ASN dan masyarakat. Pedoman kita tetap berpegang pada Perpres nomor 14," ungkapnya.
Lebih lanjut, dijelaskan Dailipal, pada pasal 13 B, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, dan tidak mengikuti vaksinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi administratif juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang wabah penyakit menular.
Dailipal menegaskan, untuk regulasi lebih lanjut akan dibahas melalui tim Satgas, dan akan segera mengeluarkan instruksi terkait vaksinasi.
Saat, kata Dailipal, pihaknya tengah menyiapkan regulasi guna mendorong percepatan vaksinasi di tengah Pandemi Covid-19.
Vaksinasi di Pessel Urutan ke-3 Terendah di Sumbar
Diketahui, capaian vaksinasi di Pessel masih tergolong rendah atau nomor tiga dari 19 kabupaten dan kota di Sumatra Barat (Sumbar). Terutama bagi kalangan masyarakat lanjut usia.
Untuk percepatan vaksinasi itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat juga telah menggencarkan program vaksinasi untuk seluruh ASN di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Dinkes Pessel, Kadriadi mengatakan, dari 34 OPD pada perangkat daerah, hingga 23 Juni 2021 belum sepenuhnya terlaksanakan.
OPD yang telah mengikuti program vaksinasi, di antaranya Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perizinan, Dinas Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, KantorKementerian Agama, Dinas Perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Ditegaskan Kadriadi, Satgas Covid-19 Pessel menargetkan sebanyak 2.000 orang divaksin hingga 9 Juli 2021.
Baca juga: Guru MAN dan MTsN di IV Jurai Pessel Mangkir dari Agenda Vaksinasi Covid-19
"Kita juga sudah sediakan layanan vaksinasi untuk masyarakat, mereka bisa datang ke puskesmas terdekat, dan tim kita siap untuk melayaninya," kata Kadridi. [nik/zfk]
