Jakarta, Padangkita.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat peningkatan signifikan dalam penyaluran pupuk bersubsidi selama satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Per 19 Oktober 2025, realisasi distribusi pupuk subsidi diklaim telah mencapai 6,14 juta ton.
Angka tersebut setara dengan 64 persen dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton. Pupuk Indonesia menyebut capaian ini meningkat 23 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023, dan naik 10 persen dibanding periode 2024.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan pencapaian ini merupakan dampak langsung dari reformasi tata kelola pupuk yang diinisiasi pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Atas dukungan penuh dari Bapak Presiden serta seluruh jajaran pemerintahan, tahun ini kita dapat menyaksikan berbagai langkah strategis. Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tata kelola pupuk subsidi mengalami perubahan yang nyata,” ujar Rahmad Pribadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/10/2025).
Rahmad menjelaskan, terobosan utama yang menjadi landasan perbaikan distribusi adalah implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025.
Kedua beleid tersebut, menurutnya, berhasil memangkas 145 regulasi terkait tata kelola pupuk subsidi yang sebelumnya tumpang tindih dan memperpanjang birokrasi. “Rantai distribusi menjadi lebih singkat dan efisien,” tegasnya.
Selain pemangkasan aturan, reformasi kebijakan ini juga memperluas akses petani terhadap pupuk. Jika sebelumnya titik serah terbatas, kini pemerintah menambahnya menjadi empat pintu, yaitu melalui pengecer resmi, koperasi, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelompok tani (poktan).
Langkah ini, kata Rahmad, menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menempatkan efisiensi dan akuntabilitas sebagai prioritas dalam kebijakan pangan nasional.
“Kami berkomitmen mengimplementasikan seluruh kebijakan ini secara konsisten sebagai upaya nyata mendukung terwujudnya kedaulatan serta ketahanan pangan nasional,” imbuh Rahmad.
Dampak dari kebijakan baru ini diklaim langsung terasa pada percepatan distribusi. Rahmad menyebut, untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyaluran pupuk subsidi dapat dimulai serentak tepat pada 1 Januari 2025.
“Penyaluran yang tepat waktu ini memastikan petani mendapatkan pupuk saat mereka benar-benar membutuhkannya, terutama saat memasuki musim tanam,” paparnya.
Kelancaran distribusi ini, lanjutnya, diharapkan dapat berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas pertanian nasional, sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah di bidang swasembada pangan.
Rahmad turut mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York. Saat itu, Presiden menyebut tahun 2025 sebagai tonggak sejarah baru bagi Indonesia, di mana produksi beras dan cadangan pangan nasional mencapai titik tertinggi yang memungkinkan Indonesia kembali mengekspor beras.
Ke depan, Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus fokus memastikan ketersediaan pupuk subsidi hingga di gudang pengecer, sehingga petani dapat dengan mudah melakukan penebusan.
Baca Juga: Pupuk Indonesia Salurkan Bantuan Untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Tanah Datar
“Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional, baik melalui penyediaan pupuk berkualitas untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia,” tutup Rahmad. [*/hdp]
