Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bergerak cepat merespons bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah titik di wilayah Kota Padang. Guna memastikan penanganan korban berjalan optimal, Wali Kota Padang Fadly Amran secara resmi memerintahkan jajarannya untuk segera memproses pencairan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Instruksi tersebut disampaikan Fadly Amran saat memimpin rapat koordinasi terbatas di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa, (25/11/2025). Langkah taktis ini diambil mengingat eskalasi dampak bencana yang cukup signifikan terhadap ribuan warga kota.
Fadly menegaskan bahwa kecepatan administrasi menjadi kunci dalam penanganan pascabencana. Menurutnya, pemerintah tidak boleh terlambat hadir di tengah kesulitan masyarakat.
"Kami menyegerakan mekanisme pencairan dana BTT untuk mempercepat penanganan bencana di Kota Padang. Ada beberapa tahapan yang perlu kita siapkan secara paralel, antara lain penerbitan keputusan status tanggap darurat dari Wali Kota, serta kelengkapan prosedur administrasi lainnya agar akuntabilitas tetap terjaga," jelas Fadly Amran.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta laporan dari para Camat di lokasi terdampak, skala kerusakan yang ditimbulkan cukup memprihatinkan. Fadly memaparkan bahwa data korban dan kerusakan infrastruktur masih terus diperbarui dan cenderung bertambah.
Hingga saat ini, tercatat ada 5 unit rumah mengalami rusak berat, 61 unit rusak sedang, dan 17 unit rusak ringan. Lebih dari itu, dampak banjir menyebabkan 10.837 Kepala Keluarga (KK) terpaksa mengungsi atau terdampak secara langsung.
"Dapat kami sampaikan bahwa saat ini proses administrasi pencairan dana BTT sudah dimulai. Tujuannya satu, agar manfaat bantuan ini bisa segera diterima dan dirasakan oleh masyarakat kita yang sedang tertimpa musibah," tegas Fadly.
Guna memastikan instruksi Wali Kota berjalan lancar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang langsung melakukan koordinasi intensif. Kepala BPKAD Kota Padang, Raju Minropa, membenarkan adanya perintah percepatan tersebut.
Raju menyatakan bahwa pihaknya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tengah bekerja maraton menyusun kelengkapan dokumen yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar dana darurat tersebut dapat cair tanpa melanggar regulasi keuangan negara.
"Betul, sesuai arahan Bapak Wali Kota, saat ini BPKAD bersama dinas terkait tengah menyiapkan prosedur pencairan dana BTT. Mekanismenya melibatkan lintas OPD dan sudah kami koordinasikan malam ini juga bersama Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta jajaran terkait agar bisa diproses dengan segera," ujar Raju Minropa.
Baca Juga: Tembus Banjir Subuh Hari, Fadly Amran Pastikan Logistik Korban Terdampak Aman
Langkah cepat Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam mengaktifkan pos anggaran BTT ini diharapkan dapat memulihkan kondisi sosial dan fisik masyarakat terdampak dalam waktu singkat, sekaligus meminimalisir dampak lanjutan dari bencana hidrometeorologi yang terjadi. [*/hdp]
