Padang, Padangkita.com - Tahun 2025 menjadi periode kelam bagi Sumatera Barat. Rentetan bencana hidrometeorologi yang melanda ranah Minang bukan lagi sekadar fenomena alam biasa, melainkan sinyal nyata dari krisis iklim yang kian mendesak.
Data terbaru mencatat kerugian material yang fantastis dan ratusan nyawa melayang, menjadi peringatan keras bahwa keseimbangan alam di wilayah ini telah terganggu.
Direktur KKI Warsi, Adi Junedi, dalam Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2025 mengungkapkan bahwa bencana yang terjadi sepanjang tahun ini telah melanda 16 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Dampaknya sangat masif, baik dari sisi kemanusiaan maupun ekonomi.
"Sebanyak 267 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Kerugian material diperkirakan mencapai lebih dari Rp17,8 triliun. Bencana hidrometeorologi yang kita alami di Sumatera bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari perubahan iklim yang nyata," ujar Adi Junedi.
Filosofi Minangkabau "Alam Takambang Jadi Guru" seolah menemukan relevansinya yang paling pahit hari ini. Menurut Adi, alam sedang memberikan teguran keras. Hujan turun semakin ekstrem, sungai lebih sering meluap, dan lereng-lereng bukit menjadi kian rapuh.
"Hari-hari ini, guru itu sedang memberi peringatan. Perubahan iklim sudah berlangsung," tambah Adi.
Secara geografis, Sumatera Barat memiliki topografi yang unik sekaligus berisiko. Keberadaan Bukit Barisan membentuk lanskap yang megah namun memiliki lereng curam yang sangat peka terhadap hujan lebat. Selain itu, sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah ini tergolong pendek dan berhulu langsung di Bukit Barisan.
"Saat hujan ekstrem turun, air mengalir deras dalam waktu singkat dan cepat meluap ke permukiman. Kenaikan intensitas hujan sedikit saja dapat langsung memicu banjir dan longsor karena sistem alam bekerja sangat cepat," jelas Adi.
Namun, faktor alam ini diperparah oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Analisis KKI Warsi menunjukkan bahwa tutupan hutan di Sumatera Barat terus menyusut. Dalam dua tahun terakhir (2023-2025), Sumatera Barat kehilangan sekitar 20.000 hektare hutan.
Penyumbang hilangnya hutan ini cukup kompleks, mulai dari aktivitas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), perkebunan kelapa sawit, hingga pertambangan. Salah satu sorotan utama adalah maraknya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kini luasnya mencapai 9.735 hektare.
"Aktivitas tambang telah menyebabkan konversi lahan dan perubahan bentang alam yang bersifat permanen, meningkatkan erosi, longsor, dan kerusakan DAS," terang Adi.
Kabupaten Solok Selatan tercatat sebagai wilayah dengan bukaan lahan tambang emas ilegal terluas, yakni mencapai 3.770 hektare, disusul Sijunjung dan Dharmasraya. Tambang-tambang liar ini tidak hanya merusak hutan lindung tetapi juga menggerogoti badan sungai, memicu sedimentasi parah yang meningkatkan risiko banjir.
Merespons rentetan bencana ekologis ini, langkah tegas mulai diambil pemerintah. Presiden telah memerintahkan pencabutan izin enam perusahaan PBPH yang dianggap berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan bencana.
"Evaluasi perizinan, pemulihan ekosistem, dan penguatan perhutanan sosial adalah kunci memutus siklus risiko iklim dan bencana," tegas Adi.
Di tengah situasi krisis, harapan pemulihan muncul melalui inisiatif kolaborasi bersama masyarakat. Program perhutanan sosial dan adopsi pohon menjadi salah satu praktik baik yang terbukti efektif. Sebanyak 108 Kelompok Perhutanan Sosial kini diperkuat dengan sistem agroforestri berkelanjutan.
Program Adopsi Pohon di 13 lokasi Hutan Nagari, misalnya, berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp567 juta yang diterima langsung oleh masyarakat untuk menjaga hutannya. Selain itu, penanaman 20 ribu bibit mangrove di Sungai Pinang juga menjadi bukti bahwa upaya mitigasi berbasis alam mulai berjalan.
Baca Juga: KKI Warsi dan Masyarakat Adat Dorong Penetapan Perda Masyarakat Hukum Adat di Limapuluh Kota
"Menjaga alam hari ini adalah cara paling adil melindungi kehidupan esok. Kerusakan telah terjadi, tetapi harapan masih ada jika kita bertindak bersama mulai sekarang," pungkas Adi. [hdp]
