Jakarta, Padangkita.com - Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah menggencarkan sosialisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin usai memimpin Tim Komisi IV DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara (Sumut).
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang enggan dan takut untuk mengikuti Program PSR. Data dari Kementerian Pertanian (Kementan), secara nasional, hanya sekitar 30.000 hektare PSR baru di tahun 2023 dari yang ditargetkan seluas 180.000 hektare.
Sudin menyayangkan hal tersebut, mengingat program ini dicanangkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat bertani sawit.
"Makanya tadi saya bilang, target di Sumatra kok 500 (hektare) tapi hasilnya nol. Jadi, jangan buat target tinggi-tinggi tapi hasilnya nol. Yang saya inginkan adalah targetnya kecil, tapi produktivitasnya bertambah," ujar Sudin usai kunjungan, Jumat (15/9/2023).
Lewat kunjungan tersebut ditemukan berbagai alasan masyarakat enggan mengikuti PSR. Beberapa di antaranya adalah persyaratan yang rumit, isu-isu miring akan dijualnya tanah petani jika mendaftarkan tanahnya untuk program PSR, hingga kurangnya pemahaman masyarakat akan keuntungan yang bisa didapatkan dari program tersebut.
Sudin kemudian mendorong pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menggencarkan sosialisasi ke masyarakat. Beberapa alasan yang dilontarkan petani di Kunjungan Komisi IV itu, kata Sudin, perlu diluruskan.
Masyarakat pun, kata dia, perlu tahu keuntungan dari program PSR. Karena pada dasarnya, menurut Sudin, PSR hadir untuk memberi kesempatan bagi petani kecil untuk bisa memperoleh keuntungan dari bertani sawit.
"Yang pertama sosialisasi, yang kedua kurang memberi pengertian ke masyarakat, yang ketiga harusnya Dinas Perkebunannya harusnya lebih aktif lagi. Kalau dulu itu untuk mendapatkan PSR itu ada 21 persyaratan, sekarang sudah cukup mudah," kata dia.
Senada, Anggota Komisi IV DPR RI, Djarot S. Hidayat meminta pemerintah proaktif memberi penjelasan soal PSR ke masyarakat. Terlebih lagi kata dia, anggaran untuk program PSR ini begitu berlimpah.
"Saya minta Kementerian Pertanian, BPDPKS serta asosiasi itu proaktif untuk turun. Dananya ada kok, anggarannya ada kok. Sayang kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produksi sawit rakyat," kata dia.
Djarot pun menjelaskan beberapa keuntungan masyarakat bila mengikuti PSR. Masyarakat kata dia, bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan sawit, mengingat harga komoditas itu di pasaran cukup tinggi.
Baca juga: Terima Kunjungan Dubes Sri Lanka, BKSAP Yakinkan soal Produksi Kelapa Sawit Indonesia
"Masyarakat itu punya kewenangan dan kesempatan untuk mendapatkan kebun sawit. Supaya untuk sawit tidak hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Sawit itu juga bisa dinikmati oleh rakyat," katanya. [*/pkt]
Baca berita Nasional terbaru dan berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com.
