Realisasi APBN di Sumbar Capai 92,92% Senilai Rp3,37 Triliun, Ini Peruntukannya

Realisasi APBN di Sumbar Capai 92,92% Senilai Rp3,37 Triliun, Ini Peruntukannya

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers Kinerja APBN Sumatra Barat Triwulan III 2021. [Foto: Denas]

Padang, Padangkita.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatra Barat (Sumbar) mencatat, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di daerah ini hingga 30 September 2021 sebesar Rp5,84 triliun atau 92,92 persen dari target.

"Angka ini tumbuh sebesar 40,93 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2020," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers Kinerja APBN Sumatra Barat Triwulan III 2021, Senin (11/10/2021).

Heru mengatakan, APBN Sumbar 2021 difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui realokasi untuk belanja produktif.

"Pemerintah tetap fokus melakukan upaya pemulihan kesehatan sekaligus menjaga roda perekonomian tetap berjalan dengan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," jelasnya.

Heru menyebutkan, realisasi program PEN di Sumbar sampai dengan 1 Oktober 2021 telah mencapai Rp3,37 triliun.

Dana tersebut disalurkan dalam berbagai program perlindungan sosial terhadap masyarakat, insentif untuk tenaga kesehatan, program prioritas padat karya, dan insentif usaha mikro kecil dan menegah (UMKM).

Rinciannya, Rp1,8 triliun direalisasikan dalam bentuk dana perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Bantuan Tunai PKL dan Warung (BTPKLW).

Selanjutnya, Rp641,93 miliar direalisasikan di sektor kesehatan sebagai klaim pasien dan insentif tenaga kesehatan

Lalu, Rp544,03 miliar direalisasikan untuk program prioritas padat karya melalui sejumlah kementerian, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Terakhir, Rp382,60 miliar direalisasikan dalam bentuk insentif usaha di Sumbar lewat Bantuan Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM), tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan subsidi bunga non-KUR.

Heru berharap, dana PEN yang telah dicairkan tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian Sumbar.

"Akselerasi belanja pemerintah pada tahun 2021 telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumbar secara signifikan," ujarnya.

Baca juga: Juni 2021, Realisasi Belanja APBN di Sumbar Rp15,16 Triliun, Ini Rinciannya

Sebagai informasi, ekonomi Sumbar pada triwulan II 2021 tumbuh positif sebesar 5,76 persen, meningkat signifikan jika dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi -2,23 persen, bahkan lebih tinggi dari periode sebelum pandemi Covid-19 pada triwulan IV 2019 yang hanya sebesar 5,09 persen. [den/pkt]

Baca Juga

RAPBN 2025 harus Jadi Titik Pijak Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Baru
RAPBN 2025 harus Jadi Titik Pijak Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Baru
RAPBN 2025 harus Mampu Optimalkan Sumber Pendapatan Lain di Luar Pajak dan Konsumsi
RAPBN 2025 harus Mampu Optimalkan Sumber Pendapatan Lain di Luar Pajak dan Konsumsi
Menkeu Sri Mulyani: Pemerintah Berkomitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK
Menkeu Sri Mulyani: Pemerintah Berkomitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK
Fraksi Partai Gerindra Dukung Desain Kebijakan APBN 2025 dan Apresiasi Pemerintahan Jokowi
Fraksi Partai Gerindra Dukung Desain Kebijakan APBN 2025 dan Apresiasi Pemerintahan Jokowi
Pembangunan KCJB Sudah Selesai, Harusnya Tanggung Jawab Badan Usaha bukan APBN
Pembangunan KCJB Sudah Selesai, Harusnya Tanggung Jawab Badan Usaha bukan APBN
Selamat Tinggal Sumbar! Provinsi Bengkulu Resmi Punya Jalan Tol Duluan
Selamat Tinggal Sumbar! Provinsi Bengkulu Resmi Punya Jalan Tol Duluan